Beranda
Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Pasal 373 yang berbunyi :

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan dukungan manajemen dan teknis kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

Pasal 374 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan koordinasi dan perencanaan program, rencana anggaran dan administrasi bantuan teknik luar negeri serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan aplikasi informatika
b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang penyelenggaraan aplikasi informatika;
c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan telaahan dan advokasi hukum, serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan aplikasi informatika;
d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama di bidang penyelenggaraan aplikasi informatika;
e. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan direktorat jenderal; dan
f. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, dukungan kehumasan, perlengkapan, rumah tangga, dan tata usaha di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 375 
Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:
a. Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan;
b. Bagian Hukum dan Kerja Sama;
c. Bagian Keuangan; dan
d. Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 376 
Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan perencanaan program, rencana anggaran, administrasi bantuan teknik luar negeri, pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi serta evaluasi dan pelaporan di bidang aplikasi informatika.

Pasal 377 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan perencanaan program dan anggaran serta administrasi bantuan teknik luar negeri di bidang aplikasi informatika;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi serta pengembangan sistem informasi manajemen di bidang aplikasi informatika; dan
c. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan tahunan, berkala dan akuntabilitas di bidang aplikasi informatika.

Pasal 378
Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran;
b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
c. Subbagian Pengelolaan Data.

Pasal 379 
(1) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan perencanaan program dan anggaran serta administrasi bantuan teknik luar negeri di bidang aplikasi informatika.
(2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan tahunan, berkala dan akuntabilitas di bidang aplikasi informatika.
(3) Subbagian Pengelolaan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi serta pengembangan sistem informasi manajemen di bidang aplikasi informatika.

Pasal 380 
Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian bantuan dan advokasi hukum serta administrasi kerja sama di bidang aplikasi informatika.

Pasal 381 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380, Bagian Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi, telaahan hukum, pemberian bantuan dan advokasi hukum serta analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang aplikasi informatika;
b. penyiapan bahan koordinasi, telaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta dokumentasi hukum di bidang aplikasi informatika; dan
c. penyiapan bahan koordinasi, administrasi, pengelolaan dan tata laksana kerja sama dalam dan luar negeri di bidang aplikasi informatika.

Pasal 382
Bagian Hukum dan Kerjasama terdiri atas:
a. Subbagian Penelaahan dan Bantuan Hukum;
b. Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan; dan
c. Subbagian Kerjasama.

Pasal 383 
(1) Subbagian Penelaahan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaahan hukum, pemberian bantuan dan advokasi hukum, dokumentasi hukum serta analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang aplikasi informatika.
(2) Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta dokumentasi hukum di bidang aplikasi informatika. 
(3) Subbagian Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, administrasi, pengelolaan dan tata laksana kerja sama dalam dan luar negeri di bidang aplikasi informatika.

Pasal 384
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 385
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan pelaksanaan anggaran;
b. pelaksanaan urusan tata usaha keuangan, perbendaharaan dan pembukuan;
c. penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan; dan
d. pelaksanaan urusan verifikasi dan penghitungan anggaran.

Pasal 386 
Bagian Keuangan terdiri atas:
a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
b. Subbagian Perbendaharaan; dan
c. Subbagian Verifikasi.

Pasal 387 
(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelaksanaan anggaran di lingkungan direktorat jenderal.
(2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha keuangan, perbendaharaan dan urusan pembukuan di lingkungan direktorat jenderal.
(3) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan verifikasi pemantauan anggaran, dan penyiapan bahan laporan keuangan di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 388 
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, administrasi pengadaan, organisasi dan tata laksana serta tata usaha di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 389 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388, Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, evaluasi kinerja, dan penataan organisasi di lingkungan direktorat jenderal;
b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal; dan
c. pelaksanaan urusan tata usaha, kesekretariatan, keprotokolan dan ketatalaksanaan di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 390 
Bagian Umum dan Kepegawaian terdiri atas:
a. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi;
b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 391 
(1) Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, evaluasi kinerja, dan penataan organisasi di lingkungan direktorat jenderal.
(2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pengadaan, penyimpanan, distribusi perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal.
(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas urusan tata usaha, kesekretariatan, ketatalaksanaan, serta dukungan publikasi dan dokumentasi di lingkungan direktorat jenderal.

BERITA TERBARU

Berita

Revisi UU ITE Sebagai Pedoman Berkomunikasi Di Media Sosial

01-12-2016
“Sangat penting bagi kita untuk menguasai teknologi, tidak hanya memiliki dan menggunakan gawai seperti ponsel pintar yang terhubung dengan internet, melainkan juga berkomunikasi dengan baik dengan...
Berita

PENGESAHAN RUU PERUBAHAN UU ITE MENJADI UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU ITE

01-12-2016
  Jakarta - RUU Perubahan UU ITE telah disahkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE (25/11). Naskah Undang-Undang tersebut tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia...
Berita

SINERGITAS INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA DALAM IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT MELALUI PENDAFTARAN ELEKTRONIK

21-11-2016
Surabaya – Direktur e-Government, Firmansyah Lubis menyampaikan diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan e-Government nasional serta penyelenggaraan Sistem...
Berita

BIMTEK APLIKASI PERKANTORAN SIMAYA DI SOLO

18-11-2016
Solo - Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat e-Government menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi Perkantoran Maya siMaya yang di hadiri oleh...
Berita

RAPAT EVALUASI KEGIATAN FESTIVAL DESA TIK (DESTIKA) TAHUN 2016

16-11-2016
Jakarta – Bertempat di ruang Laksda TNI Boediharjo, Kementerian Komunikasi dan Informatika (15/11), berlangsung rapat evaluasi kegiatan Festival Destika tahun 2016 yang dihadiri oleh perwakilan...
Berita

PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK MENDUKUNG PEMETAAN SISTEM ELEKTRONIK, MANAJEMEN ASET, DAN INTEGRASI SISTEM

07-11-2016
  Solo - “Pendaftaran sistem elektronik (SE) bertujuan untuk mendukung pemetaan sistem elektronik, manajemen aset, dan integrasi sistem, Pendaftaran SE juga amanat Peraturan Pemerintah No. 82...
Berita

PENGESAHAN RUU PERUBAHAN UU ITE MENJADI UU PERUBAHAN UU ITE

27-10-2016
  Jakarta -  Hari ini, Kamis (27/10) seluruh Fraksi di DPR RI melalui Sidang Paripurna di Gedung Nusantara II kompleks Parlemen telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas...
Berita

DIRJEN APTIKA : PEMERINTAH SERIUS MENDORONG E-COMMERCE

24-10-2016
Yogyakarta - Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Semuel A. Pangerapan Aptika menegaskan bahwa pemerintah tetap komitmen dalam mendukung Program 1000 Startup Digital untuk pengembangan e-commerce di...
Berita

DITJEN APTIKA FOKUS MEMBANGUN EKONOMI DIJITAL

24-10-2016
Jakarta -  Semuel A. Pangerapan, Direktur Jenderal Aptika, kembali menegaskan  “Fokus utama Ditjen Aptika untuk membangun ekonomi dijital”. Karena di dunia maya saat ini realita bukan lagi...
Berita

DIRJEN APTIKA : MASYARAKAT DIJITAL BEKERJA BERSAMA DENGAN INTERNET

19-10-2016
Jakarta – Bertempat di ruang serbaguna Kominfo, Semuel A. Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, menyampaikan keinginannya untuk Indonesia menuju ke masyarakat dijital (18/10)....

Revisi UU ITE Sebagai Pedoman Berkomunikasi Di Media Sosial

PENGESAHAN RUU PERUBAHAN UU ITE MENJADI UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU ITE

SINERGITAS INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA DALAM IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT MELALUI PENDAFTARAN ELEKTRONIK

BIMTEK APLIKASI PERKANTORAN SIMAYA DI SOLO

RAPAT EVALUASI KEGIATAN FESTIVAL DESA TIK (DESTIKA) TAHUN 2016

PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK MENDUKUNG PEMETAAN SISTEM ELEKTRONIK, MANAJEMEN ASET, DAN INTEGRASI SISTEM

PENGESAHAN RUU PERUBAHAN UU ITE MENJADI UU PERUBAHAN UU ITE

DIRJEN APTIKA : PEMERINTAH SERIUS MENDORONG E-COMMERCE

DITJEN APTIKA FOKUS MEMBANGUN EKONOMI DIJITAL

DIRJEN APTIKA : MASYARAKAT DIJITAL BEKERJA BERSAMA DENGAN INTERNET

Kemkominfo Bekerjasama Dengan BRI tentang UMKM Go Digital Melalui Program Satu Juta Domain
Menkominfo dan Dirjen Aptika bersama Direktur Utama Bank BRI dalam acara penandatanganan MoU antara Kemkominfo dan BRI tentang UMKM Go Digital Melalui Program Satu Juta Domain
Penandatanganan MoU antara Kementerian Kominfo dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Tanda Tangan Dijital Sistem Elektronik Sektor Jasa Keuangan
Sekjen Kementerian Kominfo dan Wakil Dewan Komisioner OJK Menandatangani MoU tentang Pendampingan Implementasi Sertifikasi Elektronik Sektor Jasa Keuangan di Kantor OJK, Gedung Merdeka Lt. 6 , Jakarta, 30 September 2016. Hadir dalam acara tersebut Direktur Keamanan Informasi, Ditjen Aptika. (sumber foto: website Kominfo)
6 Perwakilan Desa Penerima Penghagaan Desa.id berfoto bersama Panitia Festival Destika Keempat
Festival Destika keempat diselenggarakan pada tanggal 28 September 2016 di Jayapura
Festival CANDORI TIK 2016 dengan tema “Hamemayu Hayuning Bawana TIK”
Para Stakeholder Festival CANDORI TIK 2016 dengan tema “Hamemayu Hayuning Bawana TIK” (mengayomi keselamatan dunia TIK) bersama dengan Relawan TIK di Auditorium Grahatama Pustaka Yogyakarta, 16 & 17 September 2016
Diskusi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Serang
Diskusi UU ITE dengan tema "Media Sosial Internet dan Kejahatan Teknologi Informasi di Indonesia" di Serang, 15 September 2016
Sosialisasi Kegiatan 1 Juta Domain "Indonesia Go Online" di Padang, Sumatera Barat
Sosialisasi, Pendaftaran Langsung, dan Pelatihan Website untuk 90 UMKM, 25 pendamping UMKM, dan 19 Dinas Kominfo Kab/Kota di Sumatera Barat yang diselenggarakan di Padang, 8 September 2016
Diskusi Publik Inisiatif Siber dalam Implementasi Standar Keamanan Siber
Plt. Dirjen Aptika memberikan sambutan dalam acara Diskusi Publik Inisiatif Siber dalam Implementasi Standar Keamanan Siber dengan stakeholder dari sektor Keuangan, Transportasi dan Energi di Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, 1 September 2016
DPR Sahkan Substansi RUU Revisi UU ITE
Tim Pemerintah di bawah pimpinan Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa, Sekjen Kominfo dan Plt. Dirjen Aptika telah mengawal pembahasan RUU Revisi UU ITE hingga rampung di tingkat Panja DPR RI, 30 Agustus 2016
1000 Startup Digital untuk Ignition 2 Jakarta
Direktur e-Business membuka acara 1000 Startup Digital untuk Ignition 2 Jakarta di Gedung Balai Sidang UI Depok, 28 Agustus 2016
Pembentukan dan Pelatihan Agen Perubahan Informatika (API) Desa di Purbalingga
Direktur Pemberdayaan Informatika bersama dengan Kepala Dishubkominfo Kabupaten Purbalingga dan peserta acara Pembentukan dan Pelatihan Agen Perubahan Informatika (API) Desa dengan tema “Desa Membangun Indonesia melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi" di Purbalingga, 19 Agustus 2016
Konsultasi Publik RPM Tentang Daerah di Bidang Kominfo
Direktur e-Government dalam acara Konsultasi Publik RPM Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kominfo dan RPM Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Kominfo yang diselenggarakan di Bogor, 18 Agustus 2016
Pre Talk Gerakan Nasional 1000 Startup Digital di Sidoarjo
Direktur PII dan Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi & Media Massa bersama Narasumber dan Peserta acara Pre Talk Gerakan Nasional 1000 Startup Digital di Sidoarjo, 4 Agustus 2016
Diskusi Publik UU ITE di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan
Plt. Dirjen Aplikasi Informatika serta Kabag Hukum & Kerjasama bersama Sekda Pinrang, narasumber dari Kejaksaan Agung, dan ID-SIRTII dalam Diskusi Publik UU ITE dengan tema Media Sosial Internet dan Mencegah Kejahatan TI di Kabupaten Pinrang, 21 Juli 2016
Hasil Pemeringkatan Indeks KAMI 2015 dan Seminar Business Continuity Management
Direktur Keamanan Informasi Dalam Acara Penyerahan Hasil Pemeringkatan Indeks KAMI 2015 dan Seminar Business Continuity Management di Hotel Santika, Hayam Wuruk, Jakarta, 31 Mei 2016
Acara penandatanganan piagam peresmian Indonesia Chief Information Officer (iCIO)
Plt. Dirjen Aptika bersama dengan Menteri Perhubungan dan Chairman iCIO Community seusai acara penandatanganan piagam peresmian iCIO di Ruang Pameran Temporer Gedung A Museum Nasional, 20 Mei 2016
Ditjen Aptika bekerjasama dengan Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) dalam implementasi Program 1000 Technopreneur
Direktur e-Business bersama Rektor, Dekan FIB Udinus, dan Researcher Incubator Program KIBAR pada acara Seminar Nasional dengan tema "Semarang Digital Economic Acceleration (SeDEA): 1000 Technopreneurs, Are You Ready?” di Wisma Perdamaian, Semarang, 12 Mei 2016

My Twitter Updates