Beranda
Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Pasal 373 yang berbunyi :

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan dukungan manajemen dan teknis kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

Pasal 374 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan koordinasi dan perencanaan program, rencana anggaran dan administrasi bantuan teknik luar negeri serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan aplikasi informatika
b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang penyelenggaraan aplikasi informatika;
c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan telaahan dan advokasi hukum, serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan aplikasi informatika;
d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama di bidang penyelenggaraan aplikasi informatika;
e. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan direktorat jenderal; dan
f. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, dukungan kehumasan, perlengkapan, rumah tangga, dan tata usaha di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 375 
Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:
a. Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan;
b. Bagian Hukum dan Kerja Sama;
c. Bagian Keuangan; dan
d. Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 376 
Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan perencanaan program, rencana anggaran, administrasi bantuan teknik luar negeri, pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi serta evaluasi dan pelaporan di bidang aplikasi informatika.

Pasal 377 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan perencanaan program dan anggaran serta administrasi bantuan teknik luar negeri di bidang aplikasi informatika;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi serta pengembangan sistem informasi manajemen di bidang aplikasi informatika; dan
c. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan tahunan, berkala dan akuntabilitas di bidang aplikasi informatika.

Pasal 378
Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran;
b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
c. Subbagian Pengelolaan Data.

Pasal 379 
(1) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan perencanaan program dan anggaran serta administrasi bantuan teknik luar negeri di bidang aplikasi informatika.
(2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan tahunan, berkala dan akuntabilitas di bidang aplikasi informatika.
(3) Subbagian Pengelolaan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi serta pengembangan sistem informasi manajemen di bidang aplikasi informatika.

Pasal 380 
Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian bantuan dan advokasi hukum serta administrasi kerja sama di bidang aplikasi informatika.

Pasal 381 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380, Bagian Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi, telaahan hukum, pemberian bantuan dan advokasi hukum serta analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang aplikasi informatika;
b. penyiapan bahan koordinasi, telaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta dokumentasi hukum di bidang aplikasi informatika; dan
c. penyiapan bahan koordinasi, administrasi, pengelolaan dan tata laksana kerja sama dalam dan luar negeri di bidang aplikasi informatika.

Pasal 382
Bagian Hukum dan Kerjasama terdiri atas:
a. Subbagian Penelaahan dan Bantuan Hukum;
b. Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan; dan
c. Subbagian Kerjasama.

Pasal 383 
(1) Subbagian Penelaahan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaahan hukum, pemberian bantuan dan advokasi hukum, dokumentasi hukum serta analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang aplikasi informatika.
(2) Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta dokumentasi hukum di bidang aplikasi informatika. 
(3) Subbagian Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, administrasi, pengelolaan dan tata laksana kerja sama dalam dan luar negeri di bidang aplikasi informatika.

Pasal 384
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 385
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan pelaksanaan anggaran;
b. pelaksanaan urusan tata usaha keuangan, perbendaharaan dan pembukuan;
c. penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan; dan
d. pelaksanaan urusan verifikasi dan penghitungan anggaran.

Pasal 386 
Bagian Keuangan terdiri atas:
a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
b. Subbagian Perbendaharaan; dan
c. Subbagian Verifikasi.

Pasal 387 
(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelaksanaan anggaran di lingkungan direktorat jenderal.
(2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha keuangan, perbendaharaan dan urusan pembukuan di lingkungan direktorat jenderal.
(3) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan verifikasi pemantauan anggaran, dan penyiapan bahan laporan keuangan di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 388 
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, administrasi pengadaan, organisasi dan tata laksana serta tata usaha di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 389 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388, Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, evaluasi kinerja, dan penataan organisasi di lingkungan direktorat jenderal;
b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal; dan
c. pelaksanaan urusan tata usaha, kesekretariatan, keprotokolan dan ketatalaksanaan di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 390 
Bagian Umum dan Kepegawaian terdiri atas:
a. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi;
b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 391 
(1) Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, evaluasi kinerja, dan penataan organisasi di lingkungan direktorat jenderal.
(2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pengadaan, penyimpanan, distribusi perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal.
(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas urusan tata usaha, kesekretariatan, ketatalaksanaan, serta dukungan publikasi dan dokumentasi di lingkungan direktorat jenderal.

BERITA TERBARU

Berita

LAUNCHING APLIKASI MANTRA UNTUK PROSES HUKUM YANG TERPADU

26-01-2017
Jakarta - Dirjen Aplikasi Informatika, Semuel A Pangerapan, mewakili Menteri Kominfo pada launching aplikasi SiMANTRA (Manajemen integrasi dan pertukaran data)  untuk proses hukum yang terpadu di...
Berita

Born To Control: Menjaring SDM Keamanan Dunia Siber yang Handal

13-01-2017
  Jakarta - Indonesia membutuhkan SDM sebanyak-banyaknya yang punya kualitas, kapasitas, dan kemampuan di bidang keamanan siber. Hal ini terkait dengan meningkatnya serangan terhadap dunia siber di...
Berita

FGD APLIKASI PERKANTORAN NASIONAL

09-01-2017
Jakarta -  Bertempat di Ruang Samudra Pasai  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) diselenggarakan FGD (Focus Group Discussion) penggunaan aplikasi...
Berita

IESE 2017 untuk kolaborasi e-Commerce

09-01-2017
Jakarta - Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) mengadakan lauching event Indonesia E-commerce Summit & Expo (IESE) tahun  2017 di Gedung Serbaguna Kementerian Kominfo (26/01). Dengan menggandeng...
Berita

KONSOLIDASI PROGRAM KERJA DAN PENYERAHAN DIPA TAHUN 2017

05-01-2017
Jakarta – Mengawali tahun 2017 Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika menyelenggarakan konsolidasi program kerja tahun anggaran 2017 (20/1). Bertempat di ruang serbaguna Kominfo, Semuel A....
Berita

KEMKOMINFO DAN BPPT BAHAS TEKNOLOGI DAN INFRASTRUKTUR E-VOTING

02-01-2017
Jakarta - Bertempat di Ruang Harmoko Kementerian Kominfo dan BPPT membahas teknologi dan infrastruktur e-voting (9/1). Dalam pemaparannya Andrari, Peneliti dari BPPT membahas kemungkinan menggunakan...
Berita

Revisi UU ITE Sebagai Pedoman Berkomunikasi Di Media Sosial

01-12-2016
“Sangat penting bagi kita untuk menguasai teknologi, tidak hanya memiliki dan menggunakan gawai seperti ponsel pintar yang terhubung dengan internet, melainkan juga berkomunikasi dengan baik dengan...
Berita

PENGESAHAN RUU PERUBAHAN UU ITE MENJADI UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU ITE

01-12-2016
  Jakarta - RUU Perubahan UU ITE telah disahkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE (25/11). Naskah Undang-Undang tersebut tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia...
Berita

SINERGITAS INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA DALAM IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT MELALUI PENDAFTARAN ELEKTRONIK

21-11-2016
Surabaya – Direktur e-Government, Firmansyah Lubis menyampaikan diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan e-Government nasional serta penyelenggaraan Sistem...
Berita

BIMTEK APLIKASI PERKANTORAN SIMAYA DI SOLO

18-11-2016
Solo - Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat e-Government menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi Perkantoran Maya siMaya yang di hadiri oleh...

LAUNCHING APLIKASI MANTRA UNTUK PROSES HUKUM YANG TERPADU

Born To Control: Menjaring SDM Keamanan Dunia Siber yang Handal

FGD APLIKASI PERKANTORAN NASIONAL

IESE 2017 untuk kolaborasi e-Commerce

KONSOLIDASI PROGRAM KERJA DAN PENYERAHAN DIPA TAHUN 2017

KEMKOMINFO DAN BPPT BAHAS TEKNOLOGI DAN INFRASTRUKTUR E-VOTING

Revisi UU ITE Sebagai Pedoman Berkomunikasi Di Media Sosial

PENGESAHAN RUU PERUBAHAN UU ITE MENJADI UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU ITE

SINERGITAS INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA DALAM IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT MELALUI PENDAFTARAN ELEKTRONIK

BIMTEK APLIKASI PERKANTORAN SIMAYA DI SOLO

Menkominfo bersama Dirjen Aptika bertemu perwakilan Facebook di Kantor Kemkominfo (14/02/2017) terkait kerjasama penanganan hoax dan konten negatif di media sosial
Kemkominfo cq Ditjen Aptika bekerjasama dengan Facebook dalam penanganan konten Hoax dan konten negatif di media sosial. Penanganan hoax dan konten negatif disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, agar penanggulannya lebih efektif dan efisien.
Launching Aplikasi MANTRA dalam menundukung SPPT-TI di Kementerian Polhukam, 13 Februari 2017
Dirjen Aptika turut serta dalam Penandatangan Nota Kesepahaman Pedoman Sistem Database Tindak Pidana Terpadu berbasis TI (SPPT-TI) di Kementerian Polhukam, 13 Februari 2017. Nota Kesepahaman ini melibatkan pejabat dari Mahkamah Agung, Kemenpolhukam, Kapolri, Kejaksaan RI, Kemenkumham, Bappenas, dan Lemsaneg. Penandatangan disaksikan oleh Menkopolhukam dan Kapolri.
Peluncuran "Born to Control" di Ruang Ruslan Abdul Gani, Kementerian Kominfo, 30 Januari 2017
"Born to Control" merupakan program untuk menjaring 100 SDM di bidang keamanan dunia siber Indonesia yang handal. Program ini merupakan kerjasama Direktorat Keamanan Informasi (Ditjen Aplikasi Informatika), PT. Xynesis, dan APTIKOM (sumber: kominfo.go.id)
Ditjen Aptika dan PANDI menggelar konferensi pers "Pengelolaan Nama Domain .ID 2016 dan Proyeksi 2017" di Kantor Kemkominfo Pusat, Jakarta, 11 Januari 2017
Program strategis Ditjen Aptika "1 juta Domain" yang dimulai pada Mei 2016 turut berperan dalam peningkatan jumlah domain .ID sebesar 7 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Pada Desember 2016 jumlah domain .ID adalah sebesar 1.033.584 (sumber: twitter @Kemkominfo dan PANDI)
Menkominfo bersama jajaran Ditjen Aptika ikut serta dalam Deklarasi Masyarakat Jakarta Anti Hoax di CFD Bundaran HI Jakarta, 8 Januari 2017
Deklarasi Masyarakat Jakarta Anti Hoax merupakan gerakan yang menyadarkan masyarakat akan bahaya hoax dan memberikan pemahaman pencegahan hoax melalui peningkatan literasi, serta sosialisasi beretika di media sosial/dunia maya (sumber: twitter @Kemkominfo)

My Twitter Updates