Beranda
Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Pasal 373 yang berbunyi :

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan dukungan manajemen dan teknis kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

Pasal 374 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan koordinasi dan perencanaan program, rencana anggaran dan administrasi bantuan teknik luar negeri serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan aplikasi informatika
b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang penyelenggaraan aplikasi informatika;
c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan telaahan dan advokasi hukum, serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan aplikasi informatika;
d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama di bidang penyelenggaraan aplikasi informatika;
e. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan direktorat jenderal; dan
f. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, dukungan kehumasan, perlengkapan, rumah tangga, dan tata usaha di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 375 
Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:
a. Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan;
b. Bagian Hukum dan Kerja Sama;
c. Bagian Keuangan; dan
d. Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 376 
Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan perencanaan program, rencana anggaran, administrasi bantuan teknik luar negeri, pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi serta evaluasi dan pelaporan di bidang aplikasi informatika.

Pasal 377 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan perencanaan program dan anggaran serta administrasi bantuan teknik luar negeri di bidang aplikasi informatika;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi serta pengembangan sistem informasi manajemen di bidang aplikasi informatika; dan
c. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan tahunan, berkala dan akuntabilitas di bidang aplikasi informatika.

Pasal 378
Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran;
b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
c. Subbagian Pengelolaan Data.

Pasal 379 
(1) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan perencanaan program dan anggaran serta administrasi bantuan teknik luar negeri di bidang aplikasi informatika.
(2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan tahunan, berkala dan akuntabilitas di bidang aplikasi informatika.
(3) Subbagian Pengelolaan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi serta pengembangan sistem informasi manajemen di bidang aplikasi informatika.

Pasal 380 
Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian bantuan dan advokasi hukum serta administrasi kerja sama di bidang aplikasi informatika.

Pasal 381 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380, Bagian Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi, telaahan hukum, pemberian bantuan dan advokasi hukum serta analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang aplikasi informatika;
b. penyiapan bahan koordinasi, telaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta dokumentasi hukum di bidang aplikasi informatika; dan
c. penyiapan bahan koordinasi, administrasi, pengelolaan dan tata laksana kerja sama dalam dan luar negeri di bidang aplikasi informatika.

Pasal 382
Bagian Hukum dan Kerjasama terdiri atas:
a. Subbagian Penelaahan dan Bantuan Hukum;
b. Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan; dan
c. Subbagian Kerjasama.

Pasal 383 
(1) Subbagian Penelaahan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaahan hukum, pemberian bantuan dan advokasi hukum, dokumentasi hukum serta analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang aplikasi informatika.
(2) Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta dokumentasi hukum di bidang aplikasi informatika. 
(3) Subbagian Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, administrasi, pengelolaan dan tata laksana kerja sama dalam dan luar negeri di bidang aplikasi informatika.

Pasal 384
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 385
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan pelaksanaan anggaran;
b. pelaksanaan urusan tata usaha keuangan, perbendaharaan dan pembukuan;
c. penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan; dan
d. pelaksanaan urusan verifikasi dan penghitungan anggaran.

Pasal 386 
Bagian Keuangan terdiri atas:
a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
b. Subbagian Perbendaharaan; dan
c. Subbagian Verifikasi.

Pasal 387 
(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelaksanaan anggaran di lingkungan direktorat jenderal.
(2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha keuangan, perbendaharaan dan urusan pembukuan di lingkungan direktorat jenderal.
(3) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan verifikasi pemantauan anggaran, dan penyiapan bahan laporan keuangan di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 388 
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, administrasi pengadaan, organisasi dan tata laksana serta tata usaha di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 389 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388, Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, evaluasi kinerja, dan penataan organisasi di lingkungan direktorat jenderal;
b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal; dan
c. pelaksanaan urusan tata usaha, kesekretariatan, keprotokolan dan ketatalaksanaan di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 390 
Bagian Umum dan Kepegawaian terdiri atas:
a. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi;
b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 391 
(1) Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, evaluasi kinerja, dan penataan organisasi di lingkungan direktorat jenderal.
(2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pengadaan, penyimpanan, distribusi perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal.
(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas urusan tata usaha, kesekretariatan, ketatalaksanaan, serta dukungan publikasi dan dokumentasi di lingkungan direktorat jenderal.

BERITA TERBARU

Berita

Sharing Knowledge Pengelolaan Nama Domain go.id dengan Mabes TNI

05-03-2017
  Jakarta - Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, yang diwakili oleh Direktur e-Government, Firmansyah Lubis, menghadiri acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Infolahta TNI Tahun 2017 yang...
Berita

Sosialisasi IGRS pada Bekraf Developer Day di Bogor

04-03-2017
BOGOR, JAWA BARAT – Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika mensosialisasikan  Peraturan Menteri Kominfo No.11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik / Indonesia Game...
Berita

KONSINYASI DAN PELAPORAN E-SPT UNTUK ASN

27-02-2017
Bogor - Bertempat  di Hotel Sahira Butik Ditjen Aplikasi Informatika menyelenggarakan konsinyasi dan pelaporan e-SPT untuk  ASN (17/03). Eko Bhakti, Kepala Bagian Keuangan Setditjen Aplikasi...
Berita

MENGUBAH KETAGIHAN GAME JADI KETAGIHAN BELAJAR

27-02-2017
Tangerang Selatan – Hario Bismo Kuntarto, Tim Sosialisasi Permen Kominfo No.11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik atau disebut Indonesia Game Rating System (IGRS) ...
Berita

SOSIALISASI IGRS DI ACARA BEKRAF DEVELOPER DAY

18-02-2017
  MANADO –   Peraturan Menteri Kominfo No.11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik  atau disebut Indonesia Game Rating System (IGRS) disosialisasikan di acara Bekraf...
Berita

MENKOMINFO MENYAMBUT BAIK DUKUNGAN BANK BUKOPIN DALAM GERAKAN 1000 STARTUP DIGITAL

14-02-2017
  Jakarta – Gerakan 1000 Startup Digital merupakan sebuah gerakan yang didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diinisiasi oleh KIBAR untuk mewujudkan potensi yang dimiliki...
Berita

SAFE HARBOUR POLICY: PEDOMAN BATASAN DAN TANGGUNG JAWAB e-COMMERCE

09-02-2017
  Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatuika (Kominfo) telah merilis Surat Edaran menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggungjawab...
Berita

PELUNCURAN APLIKASI MEDI-CALL

02-02-2017
  Jakarta – Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan menghadiri sekaligus meresmikan grand launching aplikasi Medi-Call di Hotel Puri Denpasar, Jakarta (18/02). Dalam...
Berita

PELUNCURAN APLIKASI MANTRA UNTUK PROSES HUKUM YANG TERPADU

26-01-2017
Jakarta - Dirjen Aplikasi Informatika, Semuel A Pangerapan, mewakili Menteri Kominfo pada launching aplikasi SiMANTRA (Manajemen integrasi dan pertukaran data)  untuk proses hukum yang terpadu di...
Berita

Born To Control: Menjaring SDM Keamanan Dunia Siber yang Handal

13-01-2017
  Jakarta - Indonesia membutuhkan SDM sebanyak-banyaknya yang punya kualitas, kapasitas, dan kemampuan di bidang keamanan siber. Hal ini terkait dengan meningkatnya serangan terhadap dunia siber di...

Sharing Knowledge Pengelolaan Nama Domain go.id dengan Mabes TNI

Sosialisasi IGRS pada Bekraf Developer Day di Bogor

KONSINYASI DAN PELAPORAN E-SPT UNTUK ASN

MENGUBAH KETAGIHAN GAME JADI KETAGIHAN BELAJAR

SOSIALISASI IGRS DI ACARA BEKRAF DEVELOPER DAY

MENKOMINFO MENYAMBUT BAIK DUKUNGAN BANK BUKOPIN DALAM GERAKAN 1000 STARTUP DIGITAL

SAFE HARBOUR POLICY: PEDOMAN BATASAN DAN TANGGUNG JAWAB e-COMMERCE

PELUNCURAN APLIKASI MEDI-CALL

PELUNCURAN APLIKASI MANTRA UNTUK PROSES HUKUM YANG TERPADU

Born To Control: Menjaring SDM Keamanan Dunia Siber yang Handal

Ditjen Aptika melakukan sharing knowledge dengan Mabes TNI terkait pengelolaan domain go.id dan mil.id
Acara sharing knowledge diselenggarakan dalam acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Infolahta TNI Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI di Aula Gatot Soebroto, Denma Mabes TNI Cilangkap (22/03/2017)
Menkominfo menghadiri sosialisai Permen Kominfo No. 11 Tahun 2016 tentang IGRS di Bogor
Sosialisasi IGRS dengan tema "Membangun Kemandirian Bangsa Melalui Digital" diselenggarakan pada acara Bekraf Development Day di IPB Convention Center, Bogor (18/03/2017)
Sosialisasi dan Workshop Safe Harbour Policy
Menkominfo bersama Ketua Umum dan anggota idEA dalam acara Sosialisasi dan Workshop Safe Harbour Policy di Kantor Kementerian Kominfo (27/02). Surat Edaran Menkominfo No. 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggungjawab Penyedia Paltform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-Commerce) yang berbentuk User Generated Content atau dikenal dengan sebutan "Safe Harbour Policy" telah ditetapkan pada 30/12/2016. Kebijakan ini memberikan perlindungan hukum bagi penyedia platform, merchant, dan pengguna platform, dengan cara memastikan batasan dan tanggungjawab masing-masing dalam e-commerce
Peluncuran Aplikasi Medi-Call
Dirjen Aptika hadir dan meresmikan grand launching aplikasi Medi-Call di Hotel Puri Denpasar, Jakarta (18/02/2017). Dalam acara ini turut hadir pula Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Ketua Terpilih PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat, Ketua Umum Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN), Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Ketua Umum Perhimpunan Klinik & Fasilitas Pelayanan Primer Indonesia (PKFI), dan Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI). Aplikasi Medi-Call merupakan smartphone application yang memiliki fitur emergency call, doctor visit, clinic visit, pharmacy, lab visit, dan homecare
Kerjasama antara Kemkominfo cq Ditjen Aptika dengan Facebook Terkait Penanganan Hoax dan Konten Negatif di Media Sosial
Menkominfo bersama Dirjen Aptika bertemu perwakilan Facebook di Kantor Kemkominfo (14/02/2017) terkait kerjasama penanganan hoax dan konten negatif di media sosial. Penanganan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, agar penanggulangannya lebih efektif dan efisien
Peluncuran Aplikasi MANTRA Dalam Mendukung SPPT-TI
Dirjen Aptika turut serta dalam Penandatangan Nota Kesepahaman Pedoman Sistem Database Tindak Pidana Terpadu berbasis TI (SPPT-TI) di Kementerian Polhukam (13/02/2017). Nota Kesepahaman ini melibatkan pejabat dari Mahkamah Agung, Kemenpolhukam, Kapolri, Kejaksaan RI, Kemenkumham, Bappenas, dan Lemsaneg. Penandatangan disaksikan oleh Menkopolhukam dan Kapolri
Peluncuran "Born to Control"
Acara peluncuran "Born to Control" diselenggarakan di Kementerian Kominfo, 30/01/2017. "Born to Control" merupakan program penjaringan 100 SDM di bidang keamanan dunia siber Indonesia yang handal. Program ini merupakan kerjasama Direktorat Keamanan Informasi (Ditjen Aptika), PT. Xynesis, dan APTIKOM (sumber: kominfo.go.id)
Konferensi Pers "Pengelolaan Nama Domain .ID 2016 dan Proyeksi 2017"
Konferensi pers ini diselenggarakan oleh Ditjen Aptika dan PANDI di Kementerian Kominfo, 11/01/2017. Program strategis Ditjen Aptika "1 juta Domain" yang dimulai pada Mei 2016 turut berperan dalam peningkatan jumlah domain .ID sebesar 7 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Pada Desember 2016 jumlah domain .ID adalah sebesar 1.033.584 (sumber: twitter @Kemkominfo dan PANDI)
Menkominfo dan Jajaran Ditjen Aptika Turut dalam Deklarasi Masyarakat Jakarta Anti Hoax di CFD Bundaran HI Jakarta (08/01/2017)
Deklarasi Masyarakat Jakarta Anti Hoax merupakan gerakan yang menyadarkan masyarakat akan bahaya hoax dan memberikan pemahaman pencegahan hoax melalui peningkatan literasi, serta sosialisasi beretika di media sosial/dunia maya (sumber: twitter @Kemkominfo)

My Twitter Updates