Beranda
Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Pasal 373 yang berbunyi :

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan dukungan manajemen dan teknis kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

Pasal 374 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan koordinasi dan perencanaan program, rencana anggaran dan administrasi bantuan teknik luar negeri serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan aplikasi informatika
b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang penyelenggaraan aplikasi informatika;
c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan telaahan dan advokasi hukum, serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan aplikasi informatika;
d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama di bidang penyelenggaraan aplikasi informatika;
e. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan direktorat jenderal; dan
f. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, dukungan kehumasan, perlengkapan, rumah tangga, dan tata usaha di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 375 
Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:
a. Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan;
b. Bagian Hukum dan Kerja Sama;
c. Bagian Keuangan; dan
d. Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 376 
Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan perencanaan program, rencana anggaran, administrasi bantuan teknik luar negeri, pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi serta evaluasi dan pelaporan di bidang aplikasi informatika.

Pasal 377 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan perencanaan program dan anggaran serta administrasi bantuan teknik luar negeri di bidang aplikasi informatika;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi serta pengembangan sistem informasi manajemen di bidang aplikasi informatika; dan
c. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan tahunan, berkala dan akuntabilitas di bidang aplikasi informatika.

Pasal 378
Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran;
b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
c. Subbagian Pengelolaan Data.

Pasal 379 
(1) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan perencanaan program dan anggaran serta administrasi bantuan teknik luar negeri di bidang aplikasi informatika.
(2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan tahunan, berkala dan akuntabilitas di bidang aplikasi informatika.
(3) Subbagian Pengelolaan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi serta pengembangan sistem informasi manajemen di bidang aplikasi informatika.

Pasal 380 
Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian bantuan dan advokasi hukum serta administrasi kerja sama di bidang aplikasi informatika.

Pasal 381 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380, Bagian Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi, telaahan hukum, pemberian bantuan dan advokasi hukum serta analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang aplikasi informatika;
b. penyiapan bahan koordinasi, telaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta dokumentasi hukum di bidang aplikasi informatika; dan
c. penyiapan bahan koordinasi, administrasi, pengelolaan dan tata laksana kerja sama dalam dan luar negeri di bidang aplikasi informatika.

Pasal 382
Bagian Hukum dan Kerjasama terdiri atas:
a. Subbagian Penelaahan dan Bantuan Hukum;
b. Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan; dan
c. Subbagian Kerjasama.

Pasal 383 
(1) Subbagian Penelaahan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaahan hukum, pemberian bantuan dan advokasi hukum, dokumentasi hukum serta analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang aplikasi informatika.
(2) Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta dokumentasi hukum di bidang aplikasi informatika. 
(3) Subbagian Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, administrasi, pengelolaan dan tata laksana kerja sama dalam dan luar negeri di bidang aplikasi informatika.

Pasal 384
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 385
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan pelaksanaan anggaran;
b. pelaksanaan urusan tata usaha keuangan, perbendaharaan dan pembukuan;
c. penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan; dan
d. pelaksanaan urusan verifikasi dan penghitungan anggaran.

Pasal 386 
Bagian Keuangan terdiri atas:
a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
b. Subbagian Perbendaharaan; dan
c. Subbagian Verifikasi.

Pasal 387 
(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelaksanaan anggaran di lingkungan direktorat jenderal.
(2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha keuangan, perbendaharaan dan urusan pembukuan di lingkungan direktorat jenderal.
(3) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan verifikasi pemantauan anggaran, dan penyiapan bahan laporan keuangan di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 388 
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, administrasi pengadaan, organisasi dan tata laksana serta tata usaha di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 389 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388, Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, evaluasi kinerja, dan penataan organisasi di lingkungan direktorat jenderal;
b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal; dan
c. pelaksanaan urusan tata usaha, kesekretariatan, keprotokolan dan ketatalaksanaan di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 390 
Bagian Umum dan Kepegawaian terdiri atas:
a. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi;
b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 391 
(1) Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, evaluasi kinerja, dan penataan organisasi di lingkungan direktorat jenderal.
(2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pengadaan, penyimpanan, distribusi perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal.
(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas urusan tata usaha, kesekretariatan, ketatalaksanaan, serta dukungan publikasi dan dokumentasi di lingkungan direktorat jenderal.

BERITA TERBARU

Berita

RILIS HASIL SURVEI PENETRASI DAN PERILAKU PENGGUNA INTERNET INDONESIA TAHUN 2018

21-01-2018
  Jakarta - Hasil survei penetrasi dan perilaku internet Indonesia tahun 2017 telah dirilis oleh APJII. Acara yang diadakan di Hard Rock Cafe Jakarta (19/1) ini dihadiri oleh Dirjen Aptika. Hasil...
Berita

DIRJEN APTIKA JELASKAN VISI DIGITAL ECONOMY INDONESIA DI FORUM NATIONAL STARTUP SUMMIT 2018

14-01-2018
Tangerang – Mewakili Menteri Komunikasi dan Informatika, Dirjen Aptika, Semuel A PAngerapan, menjelaskan visi digital economy indonesia  di forum national startup summit 2018 (6/2). Bertempat di...
Berita

KEMENTERIAN KOMINFO MELUNCURKAN MESIN PENGAIS KONTEN NEGATIF

03-12-2017
Jakarta - Kementerian Kominfo meluncurkan mesin pengais konten negatif atau crawling. Sistem yang diberi nama Cyber Drone 9 ini akan dioperasikan di sebuah ruangan yang bernama Security Operation...
Berita

APLIKASI "HOAX ANALYZER” MENDAPATKAN GOLD AWARD PADA AICTA

18-11-2017
  Tim CIMOL dengan hasil karyanya “Hoax Analyzer” memenangkan penghargaan GOLD (juara 1) dalam kategori Research and Development (R&D) pada AICTA 2017 yang diselenggarakan bersamaan dengan...
Berita

PERESMIAN LAYANAN SURAT ELEKTRONIK PEMERINTAH TERPERCAYA

18-11-2017
Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara,  meresmikan layanan surat elektronik mail.go.id sebagai email pemerintah terpercaya. mail.go.id merupakan layanan email khusus untuk...
Berita

KOMINFO AJAK SWASTA BERMITRA PELAKSANAAN GERAKAN SMART CITY 2018

18-11-2017
Jakarta - Pembangunan smart city bukanlah semata-mata tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah, karena tanpa peran serta perusahaan swasta dan organisasi nirlaba, maka Master Plan smart city akan...
Berita

KOMINFO GANDENG IDEA UNTUK LAYANAN PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK

18-11-2017
Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Asosiasi E-Commerce Indonesia ( idEA) menandatangani nota kesepahaman untuk kerja sama layanan pendaftaran sistem elektronik...
Berita

KOMINFO DAN BPS MELAKUKAN KONSINYIERING DATA INDEKS PERSEPESI TIK TAHUN 2017

18-11-2017
Jakarta - BPS melalui direktorat statistik keuangan, tekhnologi  informasi pariwisata,  melakukan konsinyiering data  Indeks Persepsi Tekhnologi dan informatika (IP –TIK) Tahun 2017 di Hotel...
Berita

DITJEN APTIKA URUN REMBUG PADA RAKERNIS BIDANG KOMINFO

07-11-2017
Jakarta - Ditjen Aptika urun rembug pada Rakernis nasional bidang komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh Ditjen IKP dengan tema “ sinergitas pemerintah pusat  dan pemerintah daerah...
Berita

DIRJEN APTIKA : SATU DATA UNTUK MENINGKATKAN PERAN KUALITAS INFORMASI PUBLIK

07-11-2017
Jakarta - Dirjen Aptika, Semuel A Pangerapan menyampaikan urgensi satu data untuk peningkatan peran kualitas informasi publik pada Rakernis nasional bidang komunikasi dan informatika yang...

RILIS HASIL SURVEI PENETRASI DAN PERILAKU PENGGUNA INTERNET INDONESIA TAHUN 2018

DIRJEN APTIKA JELASKAN VISI DIGITAL ECONOMY INDONESIA DI FORUM NATIONAL STARTUP SUMMIT 2018

KEMENTERIAN KOMINFO MELUNCURKAN MESIN PENGAIS KONTEN NEGATIF

APLIKASI "HOAX ANALYZER” MENDAPATKAN GOLD AWARD PADA AICTA

PERESMIAN LAYANAN SURAT ELEKTRONIK PEMERINTAH TERPERCAYA

KOMINFO AJAK SWASTA BERMITRA PELAKSANAAN GERAKAN SMART CITY 2018

KOMINFO GANDENG IDEA UNTUK LAYANAN PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK

KOMINFO DAN BPS MELAKUKAN KONSINYIERING DATA INDEKS PERSEPESI TIK TAHUN 2017

DITJEN APTIKA URUN REMBUG PADA RAKERNIS BIDANG KOMINFO

DIRJEN APTIKA : SATU DATA UNTUK MENINGKATKAN PERAN KUALITAS INFORMASI PUBLIK

Penyerahan DIPA 2018
Penyerahan DIPA 2018 dari Ditjen Aptika kepada para Direktur dan PPK di Ruang Ops Room Kemkominfo, 8 Januari 2018
Simposium Penyusunan ICT Index Indonesia Tahun 2017
Simposium Penyusunan ICT Index Indonesia Tahun 2017 diselenggarakan di Jakarta, 12-13 Desember 2017. Acara ini diselenggarakan dalam rangka kolaborasi para pemangku kepentingan penyusunan Internet Development Index (IDI), seperti BPS, Kementerian Dikbud dan para operator yang dikeluarkan oleh ITU. Dimana Indonesia berada pada peringkat 111 pada tahun 2017. Pada tahun 2018 Indonesia direncanakan akan berada pada peringkat di atas 100. Indikator IDI yang baru juga diperkenalkan dalam acara ini, melalui narasumber dari ITU (fix broadband traffic, mobile broadband traffic, dan ICT Literacy Skill)
FGD Sosialisasi dan Validasi Inisiatif Strategi Pendorong Digitalisasi pada Sektor-Sektor Strategis
FGD Sosialisasi dan Validasi Inisiatif Strategi Pendorong Digitalisasi pada Sektor-Sektor Strategis dihadiri oleh 7 K/L (Pertanian, Transportasi, Kesehatan, Pariwisata, Kemenko Perekonomian, Ekonomi Kreatif, dan Pendidikan). Acara diadakan pada Senin, 18 Desember 2017 di Ruang Serbaguna, Kemkominfo
Hacking Contest pada Born to Protect ke-6 di STMIK Samarinda Provinsi Kaltim
Born to Protect ke-6 di STMIK Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, 16 Desember 2017 dihadiri oleh 500 orang yang terdiri dari berbagai Perguruan Tinggi di wilayah Kalimantan Timur
Penyerahan Pemeringkatan Hasil Indeks KAMI 2017
Para Perwakilan Instansi Pemerintah Pusat/Daerah yang Mengikuti Acara Pemeringkatan Hasil Indeks KAMI 2017, yang diselenggarakan di Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, 6 Desember 2017
Seminar Prospek Penggunaan e-Commerce Untuk UMKM
Ditjen Aptika bersama dengan Bank Indonesia dan Lembaga Analisa Ekonomi dan Kebijakan Publik (LANSKAP) Indonesia menyelenggarakan Seminar Prospek Penggunaan e-Commerce Untuk UMKM di Hotel Premiere-Inn Surabaya (11/06/2017). Acara yang dihadiri oleh Direktur Pemberdayaan Informatika, Komisi XI DPR RI, Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Kanwil Jawa Timur, dan Relawan TIK Jawa Timur ini juga sekaligus sebagai acara Pendaftaran Domain .id kepada UMKM di kota Surabaya
Sosialisasi Permen Kominfo No. 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI)
Ditjen Aptika c.q Direktorat Keamanan Informasi mengadakan sosialisasi Permen Kominfo No. 4 Tahun2016 yang mengundang para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di lingkungan instansi pusat dan daerah di lingkup Jawa Barat, di Bandung (10/05/2017). Permen ini mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mengimplementasikan SMPI di lingkungannya. Bagi instansi yang tidak mengimplementasikan Permen tersebut, akan diberlakukan sanksi berupa teguran tertulis jika ditemukan pelanggaran dan penghentian sementara nama domain .id nya jika dalam jangka 6 bulan teguran tertulis tersebut tidak dipatuhi
Assesment kabupaten/kota untuk "Gerakan Menuju 100 Smart City", 2-3 Mei 2017 di Pustiknas, Ciputat, Tangerang Selatan
80 kabupaten/kota mengikuti assessment pemilihan 25 daerah yang akan mengikuti "Gerakan Menuju 100 Smart City". Target tahun 2017 ini sebanyak 25 kota/kabupaten, selanjutnya 50 pada tahun 2018, dan 25 pada tahun 2019. Diharapkan pada tahun 2019 terdapat 100 kota/kabupaten yang menjadi role model dalam "Gerakan Menuju Smart City".
Ditjen Aptika melakukan sharing knowledge dengan Mabes TNI terkait pengelolaan domain go.id dan mil.id
Acara sharing knowledge diselenggarakan dalam acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Infolahta TNI Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI di Aula Gatot Soebroto, Denma Mabes TNI Cilangkap (22/03/2017)
Menkominfo menghadiri sosialisai Permen Kominfo No. 11 Tahun 2016 tentang IGRS di Bogor
Sosialisasi IGRS dengan tema "Membangun Kemandirian Bangsa Melalui Digital" diselenggarakan pada acara Bekraf Development Day di IPB Convention Center, Bogor (18/03/2017)
Sosialisasi dan Workshop Safe Harbour Policy
Menkominfo bersama Ketua Umum dan anggota idEA dalam acara Sosialisasi dan Workshop Safe Harbour Policy di Kantor Kementerian Kominfo (27/02). Surat Edaran Menkominfo No. 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggungjawab Penyedia Paltform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-Commerce) yang berbentuk User Generated Content atau dikenal dengan sebutan "Safe Harbour Policy" telah ditetapkan pada 30/12/2016. Kebijakan ini memberikan perlindungan hukum bagi penyedia platform, merchant, dan pengguna platform, dengan cara memastikan batasan dan tanggungjawab masing-masing dalam e-commerce
Peluncuran Aplikasi Medi-Call
Dirjen Aptika hadir dan meresmikan grand launching aplikasi Medi-Call di Hotel Puri Denpasar, Jakarta (18/02/2017). Dalam acara ini turut hadir pula Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Ketua Terpilih PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat, Ketua Umum Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN), Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Ketua Umum Perhimpunan Klinik & Fasilitas Pelayanan Primer Indonesia (PKFI), dan Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI). Aplikasi Medi-Call merupakan smartphone application yang memiliki fitur emergency call, doctor visit, clinic visit, pharmacy, lab visit, dan homecare
Kerjasama antara Kemkominfo cq Ditjen Aptika dengan Facebook Terkait Penanganan Hoax dan Konten Negatif di Media Sosial
Menkominfo bersama Dirjen Aptika bertemu perwakilan Facebook di Kantor Kemkominfo (14/02/2017) terkait kerjasama penanganan hoax dan konten negatif di media sosial. Penanganan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, agar penanggulangannya lebih efektif dan efisien
Peluncuran Aplikasi MANTRA Dalam Mendukung SPPT-TI
Dirjen Aptika turut serta dalam Penandatangan Nota Kesepahaman Pedoman Sistem Database Tindak Pidana Terpadu berbasis TI (SPPT-TI) di Kementerian Polhukam (13/02/2017). Nota Kesepahaman ini melibatkan pejabat dari Mahkamah Agung, Kemenpolhukam, Kapolri, Kejaksaan RI, Kemenkumham, Bappenas, dan Lemsaneg. Penandatangan disaksikan oleh Menkopolhukam dan Kapolri
Peluncuran "Born to Control"
Acara peluncuran "Born to Control" diselenggarakan di Kementerian Kominfo, 30/01/2017. "Born to Control" merupakan program penjaringan 100 SDM di bidang keamanan dunia siber Indonesia yang handal. Program ini merupakan kerjasama Direktorat Keamanan Informasi (Ditjen Aptika), PT. Xynesis, dan APTIKOM (sumber: kominfo.go.id)
Konferensi Pers "Pengelolaan Nama Domain .ID 2016 dan Proyeksi 2017"
Konferensi pers ini diselenggarakan oleh Ditjen Aptika dan PANDI di Kementerian Kominfo, 11/01/2017. Program strategis Ditjen Aptika "1 juta Domain" yang dimulai pada Mei 2016 turut berperan dalam peningkatan jumlah domain .ID sebesar 7 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Pada Desember 2016 jumlah domain .ID adalah sebesar 1.033.584 (sumber: twitter @Kemkominfo dan PANDI)
Menkominfo dan Jajaran Ditjen Aptika Turut dalam Deklarasi Masyarakat Jakarta Anti Hoax di CFD Bundaran HI Jakarta (08/01/2017)
Deklarasi Masyarakat Jakarta Anti Hoax merupakan gerakan yang menyadarkan masyarakat akan bahaya hoax dan memberikan pemahaman pencegahan hoax melalui peningkatan literasi, serta sosialisasi beretika di media sosial/dunia maya (sumber: twitter @Kemkominfo)

My Twitter Updates