Beranda
Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

 

Direktorat Pemberdayaan Informatika mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Pasal 436 yang berbunyi : 

Direktorat Pemberdayaan Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanan kebijakan, pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penatakelolaan pemberdayaan informatika.

Pasal 437
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436, Direktorat Pemberdayaan Informatika menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata kelola pemberdayaan informatika, pemberdayaan teknologi dan infrastruktur informatika, pemberdayaan aplikasi dan konten, peningkatan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola pemberdayaan informatika, pemberdayaan teknologi dan infrastruktur informatika, pemberdayaan aplikasi dan Konten, peningkatan kapasitas teknologi Informasi dan Komunikasi;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola pemberdayaan informatika, pemberdayaan teknologi dan infrastruktur informatika, pemberdayaan aplikasi dan konten, peningkatan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi; dan
d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 438
Direktorat Pemberdayaan Informatika terdiri atas:
a. Subdirektorat Tata Kelola Pemberdayaan Informatika;
b. Subdirektorat Pemberdayaan Teknologi dan Infrastruktur Informatika;
c. Subdirektorat Pemberdayaan Aplikasi dan Konten;
d. Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 439
Subdirektorat Tata Kelola Pemberdayaan Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola pemberdayaan informatika. 

Pasal 440
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439, Subdirektorat Tata Kelola Pemberdayaan Informatika menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kebijakan pemberdayaan informatika dan kemitraan informatika masyarakat serta penyiapan agen perubahan dan relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan pemberdayaan informatika dan kemitraan informatika masyarakat serta penyiapan agen perubahan dan relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebijakan pemberdayaan informatika dan kemitraan informatika masyarakat serta penyiapan agen perubahan dan relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 441
Subdirektorat Tata Kelola Pemberdayaan Informatika terdiri atas:
a. Seksi Kebijakan Pemberdayaan Informatika; dan
b. Seksi Kemitraan Informatika Masyarakat.

Pasal 442
(1) Seksi Kebijakan Pemberdayaan Informatika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebijakan pemberdayaan informatika.
(2) Seksi Kemitraan Informatika Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pendampingan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan informatika masyarakat dan penyiapan agen perubahan dan relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 443
Subdirektorat Pemberdayaan Teknologi dan Infrastruktur Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan teknologi dan infrastruktur informatika.

Pasal 444
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443, Subdirektorat Pemberdayaan Teknologi dan Infrastruktur Informatika menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perancangan dan penerapan pemberdayaan teknologi dan infrastruktur informatika;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan dan penerapan pemberdayaan teknologi dan infrastruktur informatika; dan
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan dan penerapan pemberdayaan teknologi dan infrastruktur informatika.

Pasal 445
Subdirektorat Pemberdayaan Teknologi dan Infrastruktur Informatika terdiri atas:
a. Seksi Perancangan Pemberdayaan Teknologi dan Infrastruktur Informatika; dan
b. Seksi Penerapan Pemberdayaan Teknologi dan Infrastruktur Informatika.

Pasal 446
(1) Seksi Perancangan Pemberdayaan Teknologi dan Infrastruktur Informatika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan pemberdayaan teknologi dan infrastruktur informatika.
(2) Seksi Penerapan Pemberdayaan Teknologi dan Infrastruktur Informatika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan pemberdayaan teknologi dan infrastruktur informatika.

Pasal 447
Subdirektorat Pemberdayaan Aplikasi dan Konten mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan aplikasi dan konten.

Pasal 448
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447, Subdirektorat Pemberdayaan Aplikasi dan Konten menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perancangan dan penerapan pemberdayaan aplikasi dan konten;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan dan penerapan pemberdayaan aplikasi dan konten; dan
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan dan penerapan pemberdayaan aplikasi dan konten.

Pasal 449
Subdirektorat Pemberdayaan Aplikasi dan Konten terdiri atas :
a. Seksi Perancangan Pemberdayaan Aplikasi dan Konten; dan
b. Seksi Penerapan Pemberdayaan Aplikasi dan Konten.

Pasal 450
(1) Seksi Perancangan Pemberdayaan Aplikasi dan Konten mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan pemberdayaan aplikasi dan konten.
(2) Seksi Penerapan Pemberdayaan Aplikasi dan Konten mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pendampingan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan pemberdayaan aplikasi dan konten informatika.

Pasal 451
Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 452
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451, Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perancangan dan penerapan peningkatan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan dan penerapan peningkatan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi; dan
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan dan penerapan peningkatan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 453
Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
a. Seksi Perancangan Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
b. Seksi Penerapan Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 454
(1) Seksi Perancangan Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan peningkatan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi
(2) Seksi Penerapan Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pendampingan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan peningkatan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi dan penyelenggaraan ajang inovasi dan kreatifitas masyarakat.

Pasal 455
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan barang milik negara, urusan kepegawaian, dan kearsipan serta kerumahtanggaan direktorat.

 

BERITA TERBARU

Berita

LAUNCHING APLIKASI MANTRA UNTUK PROSES HUKUM YANG TERPADU

26-01-2017
Jakarta - Dirjen Aplikasi Informatika, Semuel A Pangerapan, mewakili Menteri Kominfo pada launching aplikasi SiMANTRA (Manajemen integrasi dan pertukaran data)  untuk proses hukum yang terpadu di...
Berita

Born To Control: Menjaring SDM Keamanan Dunia Siber yang Handal

13-01-2017
  Jakarta - Indonesia membutuhkan SDM sebanyak-banyaknya yang punya kualitas, kapasitas, dan kemampuan di bidang keamanan siber. Hal ini terkait dengan meningkatnya serangan terhadap dunia siber di...
Berita

FGD APLIKASI PERKANTORAN NASIONAL

09-01-2017
Jakarta -  Bertempat di Ruang Samudra Pasai  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) diselenggarakan FGD (Focus Group Discussion) penggunaan aplikasi...
Berita

IESE 2017 untuk kolaborasi e-Commerce

09-01-2017
Jakarta - Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) mengadakan lauching event Indonesia E-commerce Summit & Expo (IESE) tahun  2017 di Gedung Serbaguna Kementerian Kominfo (26/01). Dengan menggandeng...
Berita

KONSOLIDASI PROGRAM KERJA DAN PENYERAHAN DIPA TAHUN 2017

05-01-2017
Jakarta – Mengawali tahun 2017 Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika menyelenggarakan konsolidasi program kerja tahun anggaran 2017 (20/1). Bertempat di ruang serbaguna Kominfo, Semuel A....
Berita

KEMKOMINFO DAN BPPT BAHAS TEKNOLOGI DAN INFRASTRUKTUR E-VOTING

02-01-2017
Jakarta - Bertempat di Ruang Harmoko Kementerian Kominfo dan BPPT membahas teknologi dan infrastruktur e-voting (9/1). Dalam pemaparannya Andrari, Peneliti dari BPPT membahas kemungkinan menggunakan...
Berita

Revisi UU ITE Sebagai Pedoman Berkomunikasi Di Media Sosial

01-12-2016
“Sangat penting bagi kita untuk menguasai teknologi, tidak hanya memiliki dan menggunakan gawai seperti ponsel pintar yang terhubung dengan internet, melainkan juga berkomunikasi dengan baik dengan...
Berita

PENGESAHAN RUU PERUBAHAN UU ITE MENJADI UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU ITE

01-12-2016
  Jakarta - RUU Perubahan UU ITE telah disahkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE (25/11). Naskah Undang-Undang tersebut tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia...
Berita

SINERGITAS INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA DALAM IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT MELALUI PENDAFTARAN ELEKTRONIK

21-11-2016
Surabaya – Direktur e-Government, Firmansyah Lubis menyampaikan diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan e-Government nasional serta penyelenggaraan Sistem...
Berita

BIMTEK APLIKASI PERKANTORAN SIMAYA DI SOLO

18-11-2016
Solo - Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat e-Government menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi Perkantoran Maya siMaya yang di hadiri oleh...

LAUNCHING APLIKASI MANTRA UNTUK PROSES HUKUM YANG TERPADU

Born To Control: Menjaring SDM Keamanan Dunia Siber yang Handal

FGD APLIKASI PERKANTORAN NASIONAL

IESE 2017 untuk kolaborasi e-Commerce

KONSOLIDASI PROGRAM KERJA DAN PENYERAHAN DIPA TAHUN 2017

KEMKOMINFO DAN BPPT BAHAS TEKNOLOGI DAN INFRASTRUKTUR E-VOTING

Revisi UU ITE Sebagai Pedoman Berkomunikasi Di Media Sosial

PENGESAHAN RUU PERUBAHAN UU ITE MENJADI UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU ITE

SINERGITAS INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA DALAM IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT MELALUI PENDAFTARAN ELEKTRONIK

BIMTEK APLIKASI PERKANTORAN SIMAYA DI SOLO

Menkominfo bersama Dirjen Aptika bertemu perwakilan Facebook di Kantor Kemkominfo (14/02/2017) terkait kerjasama penanganan hoax dan konten negatif di media sosial
Kemkominfo cq Ditjen Aptika bekerjasama dengan Facebook dalam penanganan konten Hoax dan konten negatif di media sosial. Penanganan hoax dan konten negatif disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, agar penanggulannya lebih efektif dan efisien.
Launching Aplikasi MANTRA dalam menundukung SPPT-TI di Kementerian Polhukam, 13 Februari 2017
Dirjen Aptika turut serta dalam Penandatangan Nota Kesepahaman Pedoman Sistem Database Tindak Pidana Terpadu berbasis TI (SPPT-TI) di Kementerian Polhukam, 13 Februari 2017. Nota Kesepahaman ini melibatkan pejabat dari Mahkamah Agung, Kemenpolhukam, Kapolri, Kejaksaan RI, Kemenkumham, Bappenas, dan Lemsaneg. Penandatangan disaksikan oleh Menkopolhukam dan Kapolri.
Peluncuran "Born to Control" di Ruang Ruslan Abdul Gani, Kementerian Kominfo, 30 Januari 2017
"Born to Control" merupakan program untuk menjaring 100 SDM di bidang keamanan dunia siber Indonesia yang handal. Program ini merupakan kerjasama Direktorat Keamanan Informasi (Ditjen Aplikasi Informatika), PT. Xynesis, dan APTIKOM (sumber: kominfo.go.id)
Ditjen Aptika dan PANDI menggelar konferensi pers "Pengelolaan Nama Domain .ID 2016 dan Proyeksi 2017" di Kantor Kemkominfo Pusat, Jakarta, 11 Januari 2017
Program strategis Ditjen Aptika "1 juta Domain" yang dimulai pada Mei 2016 turut berperan dalam peningkatan jumlah domain .ID sebesar 7 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Pada Desember 2016 jumlah domain .ID adalah sebesar 1.033.584 (sumber: twitter @Kemkominfo dan PANDI)
Menkominfo bersama jajaran Ditjen Aptika ikut serta dalam Deklarasi Masyarakat Jakarta Anti Hoax di CFD Bundaran HI Jakarta, 8 Januari 2017
Deklarasi Masyarakat Jakarta Anti Hoax merupakan gerakan yang menyadarkan masyarakat akan bahaya hoax dan memberikan pemahaman pencegahan hoax melalui peningkatan literasi, serta sosialisasi beretika di media sosial/dunia maya (sumber: twitter @Kemkominfo)

My Twitter Updates