Beranda
Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

Pasal 425 

Direktorat Pemberdayaan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan informatika. 

Pasal 426 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425, Direktorat Pemberdayaan Informatika menyelenggarakan fungsi: 

  1. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan informatika; 
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan informatika; 
  3. penyiapan penyusunan rumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan informatika; 
  4. pemberianbimbinganteknis,danevaluasidibidangpemberdayaaninformatika;dan 
  5. pelaksanaanurusantatausaha,kepegawaian,danrumahtanggadirektorat.

Pasal 427 

Direktorat Pemberdayaan Informatika terdiri atas: 

  1. Subdirektorat Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan; 
  2. SubdirektoratPemberdayaanInformatikaMasyarakatPerdesaan; 
  3. Subdirektorat Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perbatasan dan Pulau Terluar; 
  4. Subdirektorat Pemberdayaan Informatika Masyarakat Khusus; dan 
  5. SubbagianTataUsaha. 

Pasal 428 

Subdirektorat Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan informatika masyarakat perkotaan. 

Pasal 429 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, Subdirektorat Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan menyelenggarakan fungsi: 

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan informatika masyarakat perkotaan; 
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan informatika masyarakat perkotaan; 
  3. penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan informatika masyarakat perkotaan; dan 
  4. penyiapan kerjasama di bidang pemberdayaan informatika masyarakat perkotaan. 

Pasal 430

Subdirektorat Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan terdiri atas: 

  1. Seksi Perancangan Model Informatika Masyarakat Perkotaan; dan 
  2. Seksi Penerapan Model Informatika Masyarakat Perkotaan. 

Pasal 431 

  • (1)  Seksi Perancangan Model Informatika Masyarakat Perkotaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan model pemberdayaan informatika masyarakat perkotaan.
  • (2)  Seksi Penerapan Model Informatika Masyarakat Perkotaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang penerapan model pemberdayaan informatika masyarakat perkotaan. 

Pasal 432 

Subdirektorat Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perdesaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan informatika masyarakat perdesaan. 

Pasal 433 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432, Subdirektorat Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perdesaan menyelenggarakan fungsi: 

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan informatika masyarakat perdesaan; 
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan informatika masyarakat perdesaan; 
  3. penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan informatika masyarakat perdesaan; dan 
  4. penyiapankerjasamadibidangpemberdayaaninformatikamasyarakatperdesaan.  

Pasal 434

Subdirektorat Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perdesaan terdiri atas: 

  1. SeksiPerancanganModelInformatikaMasyarakatPerdesaan;dan 
  2. Seksi Penerapan Model Informatika Masyarakat Perdesaan. 

Pasal 435

(1)  Seksi Perancangan Model Informatika Masyarakat Perdesaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perancangan model informatika masyarakat perdesaan. 

(2)  Seksi Penerapan Model Informatika Masyarakat Perdesaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang penerapan model informatika masyarakat perdesaan. 

Pasal 436 

Subdirektorat Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perbatasan dan Pulau Terluar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan informatika masyarakat perbatasan dan pulau terluar. 

Pasal 437 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436, Subdirektorat Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perbatasan dan Pulau Terluar menyelenggarakan fungsi: 

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan informatika masyarakat perbatasan dan pulau terluar; 
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan informatika masyarakat perbatasan dan pulau terluar; 
  3. penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan informatika masyarakat perbatasan dan pulau terluar; dan 
  4. penyiapan kerjasama di bidang pemberdayaan informatika masyarakat perbatasan dan pulau terluar. 

Pasal 438 

Subdirektorat Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perbatasan dan Pulau Terluar terdiri atas: 

  1. Seksi Pengembangan Model Informatika Masyarakat Perbatasan dan Pulau Terluar; dan 
  2. SeksiPenerapanModelInformatikaMasyarakatPerbatasandanPulauTerluar.  

Pasal 439

(1)  Seksi Pengembangan Model Informatika Masyarakat Perbatasan dan Pulau Terluar mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan model informatika masyarakat perbatasan dan pulau terluar. 

(2)  Seksi Penerapan Model Informatika Masyarakat Perbatasan dan Pulau Terluar mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penerapan model informatika masyarakat perbatasan dan pulau terluar. 

Pasal 440 

Subdirektorat Pemberdayaan Informatika Masyarakat Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan informatika masyarakat khusus. 

Pasal 441 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440, Subdirektorat Pemberdayaan Informatika Masyarakat Khusus menyelenggarakan fungsi: 

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan informatika masyarakat khusus; 
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan informatika masyarakat khusus; 
  3. penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan informatika masyarakat khusus; dan 
  4. penyiapan kerjasama di bidang pemberdayaan informatika masyarakat khusus.

Pasal 442
Subdirektorat Pemberdayaan Informatika Masyarakat Khusus terdiri atas: 

  1. Seksi Pengembangan Model Informatika Masyarakat Khusus; dan 
  2. Seksi Penerapan Model Informatika Masyarakat Khusus.

Pasal 443 

(1)  Seksi Pengembangan Model Informatika Masyarakat Khusus mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria,bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan model informatika masyarakat khusus. 

(2)  Seksi Penerapan Model Informatika Masyarakat Khusus mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang penerapan model informatika masyarakat khusus. 

Pasal 444 

 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. 

Keterangan foto :

(tengah)

1.  Direktur Pemberdayaan Informatika, Ibu Septriana Tangkary

(dari kiri ke kanan)

2.  Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perdesaan, Bapak Kasan;

3.  Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perbatasan dan Pulau Terluar, Ibu Roch Indari Suprihutami;

4.  Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Informatika Masyarakat Khusus, Bapak Harry Hartono;

5.  Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan, Bapak Bonifasius Wahyu Pudjianto.