Beranda
Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

Pasal 425 

Direktorat Pemberdayaan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan informatika. 

Pasal 426 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425, Direktorat Pemberdayaan Informatika menyelenggarakan fungsi: 

  1. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan informatika; 
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan informatika; 
  3. penyiapan penyusunan rumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan informatika; 
  4. pemberianbimbinganteknis,danevaluasidibidangpemberdayaaninformatika;dan 
  5. pelaksanaanurusantatausaha,kepegawaian,danrumahtanggadirektorat.

Pasal 427 

Direktorat Pemberdayaan Informatika terdiri atas: 

  1. Subdirektorat Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan; 
  2. SubdirektoratPemberdayaanInformatikaMasyarakatPerdesaan; 
  3. Subdirektorat Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perbatasan dan Pulau Terluar; 
  4. Subdirektorat Pemberdayaan Informatika Masyarakat Khusus; dan 
  5. SubbagianTataUsaha. 

Pasal 428 

Subdirektorat Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan informatika masyarakat perkotaan. 

Pasal 429 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, Subdirektorat Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan menyelenggarakan fungsi: 

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan informatika masyarakat perkotaan; 
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan informatika masyarakat perkotaan; 
  3. penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan informatika masyarakat perkotaan; dan 
  4. penyiapan kerjasama di bidang pemberdayaan informatika masyarakat perkotaan. 

Pasal 430

Subdirektorat Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan terdiri atas: 

  1. Seksi Perancangan Model Informatika Masyarakat Perkotaan; dan 
  2. Seksi Penerapan Model Informatika Masyarakat Perkotaan. 

Pasal 431 

  • (1)  Seksi Perancangan Model Informatika Masyarakat Perkotaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan model pemberdayaan informatika masyarakat perkotaan.
  • (2)  Seksi Penerapan Model Informatika Masyarakat Perkotaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang penerapan model pemberdayaan informatika masyarakat perkotaan. 

Pasal 432 

Subdirektorat Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perdesaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan informatika masyarakat perdesaan. 

Pasal 433 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432, Subdirektorat Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perdesaan menyelenggarakan fungsi: 

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan informatika masyarakat perdesaan; 
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan informatika masyarakat perdesaan; 
  3. penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan informatika masyarakat perdesaan; dan 
  4. penyiapankerjasamadibidangpemberdayaaninformatikamasyarakatperdesaan.  

Pasal 434

Subdirektorat Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perdesaan terdiri atas: 

  1. SeksiPerancanganModelInformatikaMasyarakatPerdesaan;dan 
  2. Seksi Penerapan Model Informatika Masyarakat Perdesaan. 

Pasal 435

(1)  Seksi Perancangan Model Informatika Masyarakat Perdesaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perancangan model informatika masyarakat perdesaan. 

(2)  Seksi Penerapan Model Informatika Masyarakat Perdesaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang penerapan model informatika masyarakat perdesaan. 

Pasal 436 

Subdirektorat Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perbatasan dan Pulau Terluar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan informatika masyarakat perbatasan dan pulau terluar. 

Pasal 437 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436, Subdirektorat Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perbatasan dan Pulau Terluar menyelenggarakan fungsi: 

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan informatika masyarakat perbatasan dan pulau terluar; 
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan informatika masyarakat perbatasan dan pulau terluar; 
  3. penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan informatika masyarakat perbatasan dan pulau terluar; dan 
  4. penyiapan kerjasama di bidang pemberdayaan informatika masyarakat perbatasan dan pulau terluar. 

Pasal 438 

Subdirektorat Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perbatasan dan Pulau Terluar terdiri atas: 

  1. Seksi Pengembangan Model Informatika Masyarakat Perbatasan dan Pulau Terluar; dan 
  2. SeksiPenerapanModelInformatikaMasyarakatPerbatasandanPulauTerluar.  

Pasal 439

(1)  Seksi Pengembangan Model Informatika Masyarakat Perbatasan dan Pulau Terluar mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan model informatika masyarakat perbatasan dan pulau terluar. 

(2)  Seksi Penerapan Model Informatika Masyarakat Perbatasan dan Pulau Terluar mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penerapan model informatika masyarakat perbatasan dan pulau terluar. 

Pasal 440 

Subdirektorat Pemberdayaan Informatika Masyarakat Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan informatika masyarakat khusus. 

Pasal 441 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440, Subdirektorat Pemberdayaan Informatika Masyarakat Khusus menyelenggarakan fungsi: 

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan informatika masyarakat khusus; 
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan informatika masyarakat khusus; 
  3. penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan informatika masyarakat khusus; dan 
  4. penyiapan kerjasama di bidang pemberdayaan informatika masyarakat khusus.

Pasal 442
Subdirektorat Pemberdayaan Informatika Masyarakat Khusus terdiri atas: 

  1. Seksi Pengembangan Model Informatika Masyarakat Khusus; dan 
  2. Seksi Penerapan Model Informatika Masyarakat Khusus.

Pasal 443 

(1)  Seksi Pengembangan Model Informatika Masyarakat Khusus mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria,bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan model informatika masyarakat khusus. 

(2)  Seksi Penerapan Model Informatika Masyarakat Khusus mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang penerapan model informatika masyarakat khusus. 

Pasal 444 

 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. 

Keterangan foto :

(tengah)

1.  Direktur Pemberdayaan Informatika, Ibu Septriana Tangkary

(dari kiri ke kanan)

2.  Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perdesaan, Bapak Kasan;

3.  Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perbatasan dan Pulau Terluar, Ibu Roch Indari Suprihutami;

4.  Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Informatika Masyarakat Khusus, Bapak Harry Hartono;

5.  Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan, Bapak Bonifasius Wahyu Pudjianto.

BERITA TERBARU

Berita

Mematangkan Konsep Teknis Dan Standar Kurikulum Coding Tingkat SMK

03-02-2016
Jakarta - Menindaklanjuti pencanangan Menteri kominfo di berbagai media sosial untuk memasukkan kurikulum Coding di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Direktorat Jenderal  Aplikasi  Informatika...
Berita

DIGITAL GAME INDUSTRI BERPOTENSI BESAR MENJADI MOTOR KONTRIBUSI EKONOMI INDONESIA

19-01-2016
Jakarta -  Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, melaksanakan diskusi rencana pengembangan industri game Indonesia bersama Triawan Munaf, Kepala Badan Ekonomi Kreatif dan para pelaku...
Berita

RAPIM DIPERLUAS DAN PENYERAHAN DIPA TAHUN 2016

06-01-2016
  Jakarta – Mengawali tahun 2016, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika menyelenggarakan rapat pimpinan yang diperluas dengan dihadiri oleh pejabat eselon 2, eselon 3, dan eselon 4...
Berita

Launching Aplikasi Sistem Informasi Pengelolahan Rusunawa

10-12-2015
Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta me-Launching Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa...
Berita

Transaksi E-Commerce Fashion Lebih Banyak Daripada Produk ICT

08-12-2015
Jakarta - Tim Konsultan PT.IMT Mitra Solusi yang dipimpin oleh Royani Gafar dalam Workshop Proliferasi Teknologi dan Infrastruktur e-Business menyampaikan statetemen “Transaksi e-commerce fashion...
Berita

Bimbingan Teknis Sirusunawa

08-12-2015
Jakarta – Direktorat Pemberdayaan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Rumah Susun Sederhana Sewa (SIRusunawa) di...
Berita

Naskah RUU Revisi UU ITE Dalam Proses Paraf Jaksa Agung Dan Kapolri

17-11-2015
JAKARTA - Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sedang dalam proses paraf Jaksa Agung dan Kapolri, setelah...
Berita

Tot Incakap Di Kabupaten Pandeglang

04-11-2015
Pandeglang – Direktorat Pemberdayaan Informatika, Kementerian Kominfo menyelenggarakan Training of Trainer (ToT) Internet Cerdas Kreatif dan Produktif (Incakap) di Aula Hotel S’Rizki Pandeglang...
Berita

Tenant HiCO Mendapat Pendanaan Rp 250 Juta dari Kemristekdikti

03-11-2015
Yogyakarta – Kabar gembira didapat dari Inkubator Industri Informatika Yogyakarta, program kerja sama antara Ditjen Aptika dengan STMIK AMIKOM Yogyakarta. Salah satu mitra binaan (tenant),...
Berita

FGD Implementasi Desa.ID Di Jawa Timur

03-11-2015
Surabaya – Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Fokus Group Diskusi (FGD) Implementasi desa.id di Jawa Timur di Aula Kantor Dinas Kominfo...

Mematangkan Konsep Teknis Dan Standar Kurikulum Coding Tingkat SMK

DIGITAL GAME INDUSTRI BERPOTENSI BESAR MENJADI MOTOR KONTRIBUSI EKONOMI INDONESIA

RAPIM DIPERLUAS DAN PENYERAHAN DIPA TAHUN 2016

Launching Aplikasi Sistem Informasi Pengelolahan Rusunawa

Transaksi E-Commerce Fashion Lebih Banyak Daripada Produk ICT

Bimbingan Teknis Sirusunawa

Naskah RUU Revisi UU ITE Dalam Proses Paraf Jaksa Agung Dan Kapolri

Tot Incakap Di Kabupaten Pandeglang

Tenant HiCO Mendapat Pendanaan Rp 250 Juta dari Kemristekdikti

FGD Implementasi Desa.ID Di Jawa Timur

Game Developer Gathering Prime
Pelaku Industri Garena Mengunjungi Booth Kominfo GDG Prime 07112015 - Terkait RPM Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik
Game Developer Gathering Prime
Pengujung Booth Kominfo GDG Prime 07112015 -Terkait Program Kerja Dit PII
Game Developer Gathering Prime
Pengujung Booth Kominfo GDG Prime 07112015 -Terkait Program Klip OS
Game Developer Gathering Prime
Pengunjung Booth Kominfo GDG Prime 07112015 - Terkait Game Tenant Hasil Inkubator PII
Game Developer Gathering Prime
Pengunjung Booth Kominfo GDG Prime 07112015 Terkait Program Kerja Dit PII
Game Developer Gathering Prime
Penutupan GDG Prime - Gaya Bebas 07112015
Game Developer Gathering Prime
Press Conference GDG Prime 07112015
IGF 2015
Delegasi RI
UU ITE
Bimtek penegakan hukum UU ITE
Ayo Kerja
Pembinaan Pegawai Ditjen Aplikasi Informatika
Rakor Aptika 2015
Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kerja

My Twitter Updates