Beranda
Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

 

Direktorat Pemberdayaan Informatika mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Pasal 436 yang berbunyi : 

Direktorat Pemberdayaan Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanan kebijakan, pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penatakelolaan pemberdayaan informatika.

Pasal 437
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436, Direktorat Pemberdayaan Informatika menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata kelola pemberdayaan informatika, pemberdayaan teknologi dan infrastruktur informatika, pemberdayaan aplikasi dan konten, peningkatan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola pemberdayaan informatika, pemberdayaan teknologi dan infrastruktur informatika, pemberdayaan aplikasi dan Konten, peningkatan kapasitas teknologi Informasi dan Komunikasi;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola pemberdayaan informatika, pemberdayaan teknologi dan infrastruktur informatika, pemberdayaan aplikasi dan konten, peningkatan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi; dan
d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 438
Direktorat Pemberdayaan Informatika terdiri atas:
a. Subdirektorat Tata Kelola Pemberdayaan Informatika;
b. Subdirektorat Pemberdayaan Teknologi dan Infrastruktur Informatika;
c. Subdirektorat Pemberdayaan Aplikasi dan Konten;
d. Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 439
Subdirektorat Tata Kelola Pemberdayaan Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola pemberdayaan informatika. 

Pasal 440
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439, Subdirektorat Tata Kelola Pemberdayaan Informatika menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kebijakan pemberdayaan informatika dan kemitraan informatika masyarakat serta penyiapan agen perubahan dan relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan pemberdayaan informatika dan kemitraan informatika masyarakat serta penyiapan agen perubahan dan relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebijakan pemberdayaan informatika dan kemitraan informatika masyarakat serta penyiapan agen perubahan dan relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 441
Subdirektorat Tata Kelola Pemberdayaan Informatika terdiri atas:
a. Seksi Kebijakan Pemberdayaan Informatika; dan
b. Seksi Kemitraan Informatika Masyarakat.

Pasal 442
(1) Seksi Kebijakan Pemberdayaan Informatika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebijakan pemberdayaan informatika.
(2) Seksi Kemitraan Informatika Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pendampingan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan informatika masyarakat dan penyiapan agen perubahan dan relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 443
Subdirektorat Pemberdayaan Teknologi dan Infrastruktur Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan teknologi dan infrastruktur informatika.

Pasal 444
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443, Subdirektorat Pemberdayaan Teknologi dan Infrastruktur Informatika menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perancangan dan penerapan pemberdayaan teknologi dan infrastruktur informatika;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan dan penerapan pemberdayaan teknologi dan infrastruktur informatika; dan
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan dan penerapan pemberdayaan teknologi dan infrastruktur informatika.

Pasal 445
Subdirektorat Pemberdayaan Teknologi dan Infrastruktur Informatika terdiri atas:
a. Seksi Perancangan Pemberdayaan Teknologi dan Infrastruktur Informatika; dan
b. Seksi Penerapan Pemberdayaan Teknologi dan Infrastruktur Informatika.

Pasal 446
(1) Seksi Perancangan Pemberdayaan Teknologi dan Infrastruktur Informatika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan pemberdayaan teknologi dan infrastruktur informatika.
(2) Seksi Penerapan Pemberdayaan Teknologi dan Infrastruktur Informatika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan pemberdayaan teknologi dan infrastruktur informatika.

Pasal 447
Subdirektorat Pemberdayaan Aplikasi dan Konten mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan aplikasi dan konten.

Pasal 448
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447, Subdirektorat Pemberdayaan Aplikasi dan Konten menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perancangan dan penerapan pemberdayaan aplikasi dan konten;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan dan penerapan pemberdayaan aplikasi dan konten; dan
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan dan penerapan pemberdayaan aplikasi dan konten.

Pasal 449
Subdirektorat Pemberdayaan Aplikasi dan Konten terdiri atas :
a. Seksi Perancangan Pemberdayaan Aplikasi dan Konten; dan
b. Seksi Penerapan Pemberdayaan Aplikasi dan Konten.

Pasal 450
(1) Seksi Perancangan Pemberdayaan Aplikasi dan Konten mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan pemberdayaan aplikasi dan konten.
(2) Seksi Penerapan Pemberdayaan Aplikasi dan Konten mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pendampingan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan pemberdayaan aplikasi dan konten informatika.

Pasal 451
Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 452
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451, Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perancangan dan penerapan peningkatan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan dan penerapan peningkatan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi; dan
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan dan penerapan peningkatan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 453
Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
a. Seksi Perancangan Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
b. Seksi Penerapan Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 454
(1) Seksi Perancangan Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan peningkatan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi
(2) Seksi Penerapan Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pendampingan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan peningkatan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi dan penyelenggaraan ajang inovasi dan kreatifitas masyarakat.

Pasal 455
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan barang milik negara, urusan kepegawaian, dan kearsipan serta kerumahtanggaan direktorat.

 

BERITA TERBARU

Berita

Sharing Knowledge Pengelolaan Nama Domain go.id dengan Mabes TNI

05-03-2017
  Jakarta - Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, yang diwakili oleh Direktur e-Government, Firmansyah Lubis, menghadiri acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Infolahta TNI Tahun 2017 yang...
Berita

Sosialisasi IGRS pada Bekraf Developer Day di Bogor

04-03-2017
BOGOR, JAWA BARAT – Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika mensosialisasikan  Peraturan Menteri Kominfo No.11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik / Indonesia Game...
Berita

KONSINYASI DAN PELAPORAN E-SPT UNTUK ASN

27-02-2017
Bogor - Bertempat  di Hotel Sahira Butik Ditjen Aplikasi Informatika menyelenggarakan konsinyasi dan pelaporan e-SPT untuk  ASN (17/03). Eko Bhakti, Kepala Bagian Keuangan Setditjen Aplikasi...
Berita

MENGUBAH KETAGIHAN GAME JADI KETAGIHAN BELAJAR

27-02-2017
Tangerang Selatan – Hario Bismo Kuntarto, Tim Sosialisasi Permen Kominfo No.11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik atau disebut Indonesia Game Rating System (IGRS) ...
Berita

SOSIALISASI IGRS DI ACARA BEKRAF DEVELOPER DAY

18-02-2017
  MANADO –   Peraturan Menteri Kominfo No.11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik  atau disebut Indonesia Game Rating System (IGRS) disosialisasikan di acara Bekraf...
Berita

MENKOMINFO MENYAMBUT BAIK DUKUNGAN BANK BUKOPIN DALAM GERAKAN 1000 STARTUP DIGITAL

14-02-2017
  Jakarta – Gerakan 1000 Startup Digital merupakan sebuah gerakan yang didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diinisiasi oleh KIBAR untuk mewujudkan potensi yang dimiliki...
Berita

SAFE HARBOUR POLICY: PEDOMAN BATASAN DAN TANGGUNG JAWAB e-COMMERCE

09-02-2017
  Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatuika (Kominfo) telah merilis Surat Edaran menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggungjawab...
Berita

PELUNCURAN APLIKASI MEDI-CALL

02-02-2017
  Jakarta – Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan menghadiri sekaligus meresmikan grand launching aplikasi Medi-Call di Hotel Puri Denpasar, Jakarta (18/02). Dalam...
Berita

PELUNCURAN APLIKASI MANTRA UNTUK PROSES HUKUM YANG TERPADU

26-01-2017
Jakarta - Dirjen Aplikasi Informatika, Semuel A Pangerapan, mewakili Menteri Kominfo pada launching aplikasi SiMANTRA (Manajemen integrasi dan pertukaran data)  untuk proses hukum yang terpadu di...
Berita

Born To Control: Menjaring SDM Keamanan Dunia Siber yang Handal

13-01-2017
  Jakarta - Indonesia membutuhkan SDM sebanyak-banyaknya yang punya kualitas, kapasitas, dan kemampuan di bidang keamanan siber. Hal ini terkait dengan meningkatnya serangan terhadap dunia siber di...

Sharing Knowledge Pengelolaan Nama Domain go.id dengan Mabes TNI

Sosialisasi IGRS pada Bekraf Developer Day di Bogor

KONSINYASI DAN PELAPORAN E-SPT UNTUK ASN

MENGUBAH KETAGIHAN GAME JADI KETAGIHAN BELAJAR

SOSIALISASI IGRS DI ACARA BEKRAF DEVELOPER DAY

MENKOMINFO MENYAMBUT BAIK DUKUNGAN BANK BUKOPIN DALAM GERAKAN 1000 STARTUP DIGITAL

SAFE HARBOUR POLICY: PEDOMAN BATASAN DAN TANGGUNG JAWAB e-COMMERCE

PELUNCURAN APLIKASI MEDI-CALL

PELUNCURAN APLIKASI MANTRA UNTUK PROSES HUKUM YANG TERPADU

Born To Control: Menjaring SDM Keamanan Dunia Siber yang Handal

Ditjen Aptika melakukan sharing knowledge dengan Mabes TNI terkait pengelolaan domain go.id dan mil.id
Acara sharing knowledge diselenggarakan dalam acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Infolahta TNI Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI di Aula Gatot Soebroto, Denma Mabes TNI Cilangkap (22/03/2017)
Menkominfo menghadiri sosialisai Permen Kominfo No. 11 Tahun 2016 tentang IGRS di Bogor
Sosialisasi IGRS dengan tema "Membangun Kemandirian Bangsa Melalui Digital" diselenggarakan pada acara Bekraf Development Day di IPB Convention Center, Bogor (18/03/2017)
Sosialisasi dan Workshop Safe Harbour Policy
Menkominfo bersama Ketua Umum dan anggota idEA dalam acara Sosialisasi dan Workshop Safe Harbour Policy di Kantor Kementerian Kominfo (27/02). Surat Edaran Menkominfo No. 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggungjawab Penyedia Paltform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-Commerce) yang berbentuk User Generated Content atau dikenal dengan sebutan "Safe Harbour Policy" telah ditetapkan pada 30/12/2016. Kebijakan ini memberikan perlindungan hukum bagi penyedia platform, merchant, dan pengguna platform, dengan cara memastikan batasan dan tanggungjawab masing-masing dalam e-commerce
Peluncuran Aplikasi Medi-Call
Dirjen Aptika hadir dan meresmikan grand launching aplikasi Medi-Call di Hotel Puri Denpasar, Jakarta (18/02/2017). Dalam acara ini turut hadir pula Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Ketua Terpilih PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat, Ketua Umum Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN), Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Ketua Umum Perhimpunan Klinik & Fasilitas Pelayanan Primer Indonesia (PKFI), dan Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI). Aplikasi Medi-Call merupakan smartphone application yang memiliki fitur emergency call, doctor visit, clinic visit, pharmacy, lab visit, dan homecare
Kerjasama antara Kemkominfo cq Ditjen Aptika dengan Facebook Terkait Penanganan Hoax dan Konten Negatif di Media Sosial
Menkominfo bersama Dirjen Aptika bertemu perwakilan Facebook di Kantor Kemkominfo (14/02/2017) terkait kerjasama penanganan hoax dan konten negatif di media sosial. Penanganan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, agar penanggulangannya lebih efektif dan efisien
Peluncuran Aplikasi MANTRA Dalam Mendukung SPPT-TI
Dirjen Aptika turut serta dalam Penandatangan Nota Kesepahaman Pedoman Sistem Database Tindak Pidana Terpadu berbasis TI (SPPT-TI) di Kementerian Polhukam (13/02/2017). Nota Kesepahaman ini melibatkan pejabat dari Mahkamah Agung, Kemenpolhukam, Kapolri, Kejaksaan RI, Kemenkumham, Bappenas, dan Lemsaneg. Penandatangan disaksikan oleh Menkopolhukam dan Kapolri
Peluncuran "Born to Control"
Acara peluncuran "Born to Control" diselenggarakan di Kementerian Kominfo, 30/01/2017. "Born to Control" merupakan program penjaringan 100 SDM di bidang keamanan dunia siber Indonesia yang handal. Program ini merupakan kerjasama Direktorat Keamanan Informasi (Ditjen Aptika), PT. Xynesis, dan APTIKOM (sumber: kominfo.go.id)
Konferensi Pers "Pengelolaan Nama Domain .ID 2016 dan Proyeksi 2017"
Konferensi pers ini diselenggarakan oleh Ditjen Aptika dan PANDI di Kementerian Kominfo, 11/01/2017. Program strategis Ditjen Aptika "1 juta Domain" yang dimulai pada Mei 2016 turut berperan dalam peningkatan jumlah domain .ID sebesar 7 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Pada Desember 2016 jumlah domain .ID adalah sebesar 1.033.584 (sumber: twitter @Kemkominfo dan PANDI)
Menkominfo dan Jajaran Ditjen Aptika Turut dalam Deklarasi Masyarakat Jakarta Anti Hoax di CFD Bundaran HI Jakarta (08/01/2017)
Deklarasi Masyarakat Jakarta Anti Hoax merupakan gerakan yang menyadarkan masyarakat akan bahaya hoax dan memberikan pemahaman pencegahan hoax melalui peningkatan literasi, serta sosialisasi beretika di media sosial/dunia maya (sumber: twitter @Kemkominfo)

My Twitter Updates