Beranda
Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

 

Direktorat Pemberdayaan Informatika mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Pasal 436 yang berbunyi : 

Direktorat Pemberdayaan Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanan kebijakan, pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penatakelolaan pemberdayaan informatika.

Pasal 437
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436, Direktorat Pemberdayaan Informatika menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata kelola pemberdayaan informatika, pemberdayaan teknologi dan infrastruktur informatika, pemberdayaan aplikasi dan konten, peningkatan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola pemberdayaan informatika, pemberdayaan teknologi dan infrastruktur informatika, pemberdayaan aplikasi dan Konten, peningkatan kapasitas teknologi Informasi dan Komunikasi;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola pemberdayaan informatika, pemberdayaan teknologi dan infrastruktur informatika, pemberdayaan aplikasi dan konten, peningkatan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi; dan
d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 438
Direktorat Pemberdayaan Informatika terdiri atas:
a. Subdirektorat Tata Kelola Pemberdayaan Informatika;
b. Subdirektorat Pemberdayaan Teknologi dan Infrastruktur Informatika;
c. Subdirektorat Pemberdayaan Aplikasi dan Konten;
d. Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 439
Subdirektorat Tata Kelola Pemberdayaan Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola pemberdayaan informatika. 

Pasal 440
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439, Subdirektorat Tata Kelola Pemberdayaan Informatika menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kebijakan pemberdayaan informatika dan kemitraan informatika masyarakat serta penyiapan agen perubahan dan relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan pemberdayaan informatika dan kemitraan informatika masyarakat serta penyiapan agen perubahan dan relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebijakan pemberdayaan informatika dan kemitraan informatika masyarakat serta penyiapan agen perubahan dan relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 441
Subdirektorat Tata Kelola Pemberdayaan Informatika terdiri atas:
a. Seksi Kebijakan Pemberdayaan Informatika; dan
b. Seksi Kemitraan Informatika Masyarakat.

Pasal 442
(1) Seksi Kebijakan Pemberdayaan Informatika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebijakan pemberdayaan informatika.
(2) Seksi Kemitraan Informatika Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pendampingan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan informatika masyarakat dan penyiapan agen perubahan dan relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 443
Subdirektorat Pemberdayaan Teknologi dan Infrastruktur Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan teknologi dan infrastruktur informatika.

Pasal 444
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443, Subdirektorat Pemberdayaan Teknologi dan Infrastruktur Informatika menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perancangan dan penerapan pemberdayaan teknologi dan infrastruktur informatika;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan dan penerapan pemberdayaan teknologi dan infrastruktur informatika; dan
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan dan penerapan pemberdayaan teknologi dan infrastruktur informatika.

Pasal 445
Subdirektorat Pemberdayaan Teknologi dan Infrastruktur Informatika terdiri atas:
a. Seksi Perancangan Pemberdayaan Teknologi dan Infrastruktur Informatika; dan
b. Seksi Penerapan Pemberdayaan Teknologi dan Infrastruktur Informatika.

Pasal 446
(1) Seksi Perancangan Pemberdayaan Teknologi dan Infrastruktur Informatika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan pemberdayaan teknologi dan infrastruktur informatika.
(2) Seksi Penerapan Pemberdayaan Teknologi dan Infrastruktur Informatika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan pemberdayaan teknologi dan infrastruktur informatika.

Pasal 447
Subdirektorat Pemberdayaan Aplikasi dan Konten mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan aplikasi dan konten.

Pasal 448
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447, Subdirektorat Pemberdayaan Aplikasi dan Konten menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perancangan dan penerapan pemberdayaan aplikasi dan konten;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan dan penerapan pemberdayaan aplikasi dan konten; dan
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan dan penerapan pemberdayaan aplikasi dan konten.

Pasal 449
Subdirektorat Pemberdayaan Aplikasi dan Konten terdiri atas :
a. Seksi Perancangan Pemberdayaan Aplikasi dan Konten; dan
b. Seksi Penerapan Pemberdayaan Aplikasi dan Konten.

Pasal 450
(1) Seksi Perancangan Pemberdayaan Aplikasi dan Konten mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan pemberdayaan aplikasi dan konten.
(2) Seksi Penerapan Pemberdayaan Aplikasi dan Konten mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pendampingan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan pemberdayaan aplikasi dan konten informatika.

Pasal 451
Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 452
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451, Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perancangan dan penerapan peningkatan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan dan penerapan peningkatan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi; dan
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan dan penerapan peningkatan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 453
Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
a. Seksi Perancangan Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
b. Seksi Penerapan Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 454
(1) Seksi Perancangan Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan peningkatan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi
(2) Seksi Penerapan Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pendampingan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan peningkatan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi dan penyelenggaraan ajang inovasi dan kreatifitas masyarakat.

Pasal 455
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan barang milik negara, urusan kepegawaian, dan kearsipan serta kerumahtanggaan direktorat.

 

BERITA TERBARU

Berita

DITJEN APTIKA DUKUNG AKSI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN

04-06-2017
Ciputat – Terkait pembahasan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen, Ditjen Aptika mendukung Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsumen Tahun 2017....
Berita

APLIKASI SISKEUDES UNTUK MENGAWAL DANA DESA

03-06-2017
Jakarta - Aplikasi Siskeudes untuk mengawal dana desa, demikian penjelasan Firmansyah Lubis. Lebih lanjut dijelaskan oleh Direktur e-Government ini bahwa Kementerian Kominfo siap mendukung proses...
Berita

AKSES INFORMASI MELALUI APLIKASI “AYO MUDIK 2017”

18-05-2017
  Jakarta – Pemerintah serius mempersiapkan layanan bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik lebaran 2017, salah satu persiapan yang dilakukan adalah memberikan layanan akses informasi selama...
Berita

BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL

12-05-2017
  Tangerang - Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengelola keuangan negara dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual, Ditjen Aptika turut menugaskan perwakilannya dalam...
Berita

PELUNCURAN GERAKAN MENUJU 100 SMART CITY DI MAKASSAR

05-05-2017
  Sumber foto: http://makassartoday.com/2017/05/22/makassar-tuan-rumah-gerakan-menuju-100-smart-city   Makassar - Kementerian Kominfo bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian...
Berita

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI

04-05-2017
Serpong – Bagian Sistem Informasi, Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan acara Sosialisasi Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2015-20120...
Berita

SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INSTANSI PEMERINTAH

04-05-2017
Serpong - Pada Rabu (17/5) Direktorat e-Government, Kementerian Komunikasi dan Informatika, menghadiri kegiatan Konsinyering Penerapan e-Government Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Komisi Aparatur...
Berita

PENCEGAHAN SERANGAN MALWARE KHUSUSNYA RANSOMWARE JENIS WannaCRY

30-04-2017
  Jakarta - Terkait siaran Pers Kominfo No. 55.HM/KOMINFO/05/2017 perihal himbauan agar segera melakukan tindakan pencegahan terhadap ancaman Malware khususnya Ransomware jenis WannaCRY, berikut...
Berita

BIMTEK SISTEM APLIKASI SATKER (SAS)

28-04-2017
Bogor – Mekanisme penerbitan Surat Perintah Bayar (SPBy) merupakan topik pembahasan utama pada penyelenggaraan Bimtek Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang diadakan oleh Bagian Keuangan Setditjen...
Berita

GERAKAN MENUJU 100 SMART CITY

21-04-2017
  Ciputat - Kemkominfo bekerja sama dengan Kemendagri, Kementerian PAN & RB, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PU & PR, Kantor Staf Presiden serta Kompas Gramedia menyelenggarakan...

DITJEN APTIKA DUKUNG AKSI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN

APLIKASI SISKEUDES UNTUK MENGAWAL DANA DESA

AKSES INFORMASI MELALUI APLIKASI “AYO MUDIK 2017”

BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL

PELUNCURAN GERAKAN MENUJU 100 SMART CITY DI MAKASSAR

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI

SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INSTANSI PEMERINTAH

PENCEGAHAN SERANGAN MALWARE KHUSUSNYA RANSOMWARE JENIS WannaCRY

BIMTEK SISTEM APLIKASI SATKER (SAS)

GERAKAN MENUJU 100 SMART CITY

Seminar Prospek Penggunaan e-Commerce Untuk UMKM
Ditjen Aptika bersama dengan Bank Indonesia dan Lembaga Analisa Ekonomi dan Kebijakan Publik (LANSKAP) Indonesia menyelenggarakan Seminar Prospek Penggunaan e-Commerce Untuk UMKM di Hotel Premiere-Inn Surabaya (11/06/2017). Acara yang dihadiri oleh Direktur Pemberdayaan Informatika, Komisi XI DPR RI, Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Kanwil Jawa Timur, dan Relawan TIK Jawa Timur ini juga sekaligus sebagai acara Pendaftaran Domain .id kepada UMKM di kota Surabaya
Sosialisasi Permen Kominfo No. 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI)
Ditjen Aptika c.q Direktorat Keamanan Informasi mengadakan sosialisasi Permen Kominfo No. 4 Tahun2016 yang mengundang para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di lingkungan instansi pusat dan daerah di lingkup Jawa Barat, di Bandung (10/05/2017). Permen ini mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mengimplementasikan SMPI di lingkungannya. Bagi instansi yang tidak mengimplementasikan Permen tersebut, akan diberlakukan sanksi berupa teguran tertulis jika ditemukan pelanggaran dan penghentian sementara nama domain .id nya jika dalam jangka 6 bulan teguran tertulis tersebut tidak dipatuhi
Assesment kabupaten/kota untuk "Gerakan Menuju 100 Smart City", 2-3 Mei 2017 di Pustiknas, Ciputat, Tangerang Selatan
80 kabupaten/kota mengikuti assessment pemilihan 25 daerah yang akan mengikuti "Gerakan Menuju 100 Smart City". Target tahun 2017 ini sebanyak 25 kota/kabupaten, selanjutnya 50 pada tahun 2018, dan 25 pada tahun 2019. Diharapkan pada tahun 2019 terdapat 100 kota/kabupaten yang menjadi role model dalam "Gerakan Menuju Smart City".
Ditjen Aptika melakukan sharing knowledge dengan Mabes TNI terkait pengelolaan domain go.id dan mil.id
Acara sharing knowledge diselenggarakan dalam acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Infolahta TNI Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI di Aula Gatot Soebroto, Denma Mabes TNI Cilangkap (22/03/2017)
Menkominfo menghadiri sosialisai Permen Kominfo No. 11 Tahun 2016 tentang IGRS di Bogor
Sosialisasi IGRS dengan tema "Membangun Kemandirian Bangsa Melalui Digital" diselenggarakan pada acara Bekraf Development Day di IPB Convention Center, Bogor (18/03/2017)
Sosialisasi dan Workshop Safe Harbour Policy
Menkominfo bersama Ketua Umum dan anggota idEA dalam acara Sosialisasi dan Workshop Safe Harbour Policy di Kantor Kementerian Kominfo (27/02). Surat Edaran Menkominfo No. 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggungjawab Penyedia Paltform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-Commerce) yang berbentuk User Generated Content atau dikenal dengan sebutan "Safe Harbour Policy" telah ditetapkan pada 30/12/2016. Kebijakan ini memberikan perlindungan hukum bagi penyedia platform, merchant, dan pengguna platform, dengan cara memastikan batasan dan tanggungjawab masing-masing dalam e-commerce
Peluncuran Aplikasi Medi-Call
Dirjen Aptika hadir dan meresmikan grand launching aplikasi Medi-Call di Hotel Puri Denpasar, Jakarta (18/02/2017). Dalam acara ini turut hadir pula Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Ketua Terpilih PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat, Ketua Umum Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN), Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Ketua Umum Perhimpunan Klinik & Fasilitas Pelayanan Primer Indonesia (PKFI), dan Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI). Aplikasi Medi-Call merupakan smartphone application yang memiliki fitur emergency call, doctor visit, clinic visit, pharmacy, lab visit, dan homecare
Kerjasama antara Kemkominfo cq Ditjen Aptika dengan Facebook Terkait Penanganan Hoax dan Konten Negatif di Media Sosial
Menkominfo bersama Dirjen Aptika bertemu perwakilan Facebook di Kantor Kemkominfo (14/02/2017) terkait kerjasama penanganan hoax dan konten negatif di media sosial. Penanganan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, agar penanggulangannya lebih efektif dan efisien
Peluncuran Aplikasi MANTRA Dalam Mendukung SPPT-TI
Dirjen Aptika turut serta dalam Penandatangan Nota Kesepahaman Pedoman Sistem Database Tindak Pidana Terpadu berbasis TI (SPPT-TI) di Kementerian Polhukam (13/02/2017). Nota Kesepahaman ini melibatkan pejabat dari Mahkamah Agung, Kemenpolhukam, Kapolri, Kejaksaan RI, Kemenkumham, Bappenas, dan Lemsaneg. Penandatangan disaksikan oleh Menkopolhukam dan Kapolri
Peluncuran "Born to Control"
Acara peluncuran "Born to Control" diselenggarakan di Kementerian Kominfo, 30/01/2017. "Born to Control" merupakan program penjaringan 100 SDM di bidang keamanan dunia siber Indonesia yang handal. Program ini merupakan kerjasama Direktorat Keamanan Informasi (Ditjen Aptika), PT. Xynesis, dan APTIKOM (sumber: kominfo.go.id)
Konferensi Pers "Pengelolaan Nama Domain .ID 2016 dan Proyeksi 2017"
Konferensi pers ini diselenggarakan oleh Ditjen Aptika dan PANDI di Kementerian Kominfo, 11/01/2017. Program strategis Ditjen Aptika "1 juta Domain" yang dimulai pada Mei 2016 turut berperan dalam peningkatan jumlah domain .ID sebesar 7 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Pada Desember 2016 jumlah domain .ID adalah sebesar 1.033.584 (sumber: twitter @Kemkominfo dan PANDI)
Menkominfo dan Jajaran Ditjen Aptika Turut dalam Deklarasi Masyarakat Jakarta Anti Hoax di CFD Bundaran HI Jakarta (08/01/2017)
Deklarasi Masyarakat Jakarta Anti Hoax merupakan gerakan yang menyadarkan masyarakat akan bahaya hoax dan memberikan pemahaman pencegahan hoax melalui peningkatan literasi, serta sosialisasi beretika di media sosial/dunia maya (sumber: twitter @Kemkominfo)

My Twitter Updates