Beranda
Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

 

Direktorat Keamanan Informasi mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Pasal 480 yang berbunyi :

Direktorat Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, serta pemantauan, evaluasi dan laporan di bidang penatakelolaan keamanan informasi.

Pasal 481
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 480, Direktorat Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata kelola, teknologi dan infrastruktur, monitoring dan evaluasi, penanganan insiden, penyidikan dan penindakan, dan budaya keamanan informasi, sertifikasi kelaikan untuk Penyelenggara Sistem Elektronik, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk (Root CA) dan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Berinduk (CA Berinduk);
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola, teknologi dan infrastruktur, monitoring dan evaluasi, penanganan insiden, penyidikan dan penindakan, dan budaya keamanan informasi serta, sertifikasi kelaikan untuk Penyelenggara Sistem Elektronik, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk (Root CA) dan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Berinduk (CA Berinduk);
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola, teknologi dan infrastruktur, monitoring dan evaluasi, penanganan insiden, penyidikan dan penindakan, dan budaya keamanan informasi, sertifikasi kelaikan untuk Penyelenggara Sistem Elektronik, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk (Root CA) dan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Berinduk (CA Berinduk); dan
d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 482
Direktorat Keamanan Informasi terdiri atas:
a. Subdirektorat Tata Kelola Keamanan Informasi;
b. Subdirektorat Teknologi Keamanan Informasi;
c. Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi;
d. Subdirektorat Penyidikan dan Penindakan;
e. Subdirektorat Budaya Keamanan Informasi; dan
f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 483
Subdirektorat Tata Kelola Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola keamanan informasi.

Pasal 484
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483, Subdirektorat Tata Kelola Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, manajemen resiko dan kelaikan sistem elektronik keamanan informasi;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, manajemen resiko dan kelaikan sistem elektronik keamanan informasi; dan
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan, manajemen resiko dan kelaikan sistem elektronik keamanan informasi.

Pasal 485
Subdirektorat Tata Kelola Keamanan Informasi terdiri atas:
a. Seksi Kelembagaan Keamanan Informasi; dan
b. Seksi Manajemen Risiko.

Pasal 486
(1) Seksi Kelembagaan Keamanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan keamanan informasi.
(2) Seksi Manajemen Risiko mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evalausi dan pelaporan di bidang manajemen risiko dan kelaikan sistem elektronik keamanan informasi.

Pasal 487
Subdirektorat Teknologi Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi keamanan informasi.

Pasal 488
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487, Subdirektorat Teknologi Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dan aplikasi keamanan informasi dan tanda tangan elektronik serta penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Induk (Root CA), Sertifikasi Elektronik Berinduk (CA Berinduk) dan pembangunan ekosistem Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (PsrE);
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan aplikasi keamanan informasi dan tanda tanggan elektronik serta penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Induk (Root CA), Sertifikasi Elektronik Berinduk (CA Berinduk) dan pembangunan ekosistem Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (PsrE); dan
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan aplikasi keamanan informasi, dan tanda tangan elektronik serta penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Induk (Root CA), Sertifikasi Elektronik Berinduk (CA Berinduk) dan pembangunan ekosistem Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (PsrE).

Pasal 489
Subdirektorat Teknologi Keamanan Informasi terdiri atas:
a. Seksi Infrastruktur dan Aplikasi Keamanan Informasi; dan
b. Seksi Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 490
(1) Seksi Infrastruktur dan Aplikasi Keamanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan aplikasi keamanan informasi.
(2) Seksi Tanda Tangan Elektronik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Induk (Root CA), Sertifikasi Elektronik Berinduk (CA Berinduk) dan pembangunan ekosistem Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE).

Pasal 491
Subdirektorat Monitoring, Evaluasi, dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan laporan di bidang monitoring, evaluasi dan tanggap darurat keamanan informasi.

Pasal 492
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491, Subdirektorat Monitoring, Evaluasi, dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang monitoring, evaluasi dan tanggap darurat keamanan informasi;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang monitoring, evaluasi dan tanggap darurat keamanan informasi; dan
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang monitoring, evaluasi dan tanggap darurat keamanan informasi.

Pasal 493
Subdirektorat Monitoring, Evaluasi, dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi terdiri atas:
a. Seksi Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi; dan
b. Seksi Tanggap Darurat Peristiwa Keamanan Informasi.

Pasal 494
(1) Seksi Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi keamanan informasi.
(2) Seksi Tanggap Darurat Peristiwa Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tanggap darurat peristiwa keamanan informasi.

Pasal 495
Subdirektorat Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyidikan dan penindakan.

Pasal 496
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495, Subdirektorat Penyidikan dan Penindakan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang penyidikan, penindakan, forensik digital, dan perbantuan keterangan ahli dalam penegakan hukum bidang informasi dan transaksi elektronik;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan, penindakan, forensik digital, dan perbantuan keterangan ahli dalam penegakan hukum bidang informasi dan transaksi elektronik; dan
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyidikan, penindakan, forensik digital, dan perbantuan keterangan ahli dalam penegakan hukum bidang informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 497
Subdirektorat Penyidikan dan Penindakan terdiri atas:
a. Seksi Penyidikan; dan
b. Seksi Penindakan.

Pasal 498
(1) Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyidikan, forensik digital, perbantuan keterangan ahli di bidang teknis dalam penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik.
(2) Seksi Penindakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penindakan, perbantuan keterangan ahli hukum dalam penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 499
Subdirektorat Budaya Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang budaya keamanan informasi.

Pasal 500
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499, Subdirektorat Budaya Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembentukan budaya dan promosi keamanan informasi dan kerangka kerja pengamanan informasi infrastruktur strategis;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembentukan budaya dan promosi keamanan informasi dan kerangka kerja pengamanan informasi infrastruktur strategis; dan
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembentukan budaya dan promosi keamanan informasi dan kerangka kerja pengamanan informasi infrastruktur strategis.

Pasal 501
Subdirektorat Budaya Keamanan Informasi terdiri atas:
a. Seksi Pembentukan Budaya Keamanan Informasi; dan
b. Seksi Promosi Keamanan Informasi.

Pasal 502
(1) Seksi Pembentukan Budaya Keamanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembentukan budaya keamanan informasi serta penyiapan kerangka kerja pengamanan informasi infrastruktur strategis.
2) Seksi Promosi Keamanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi keamanan informasi.

Pasal 503
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan barang milik negara, urusan kepegawaian dan kearsipan, serta kerumahtanggaan direktorat.

BERITA TERBARU

Berita

LAUNCHING APLIKASI MANTRA UNTUK PROSES HUKUM YANG TERPADU

26-01-2017
Jakarta - Dirjen Aplikasi Informatika, Semuel A Pangerapan, mewakili Menteri Kominfo pada launching aplikasi SiMANTRA (Manajemen integrasi dan pertukaran data)  untuk proses hukum yang terpadu di...
Berita

Born To Control: Menjaring SDM Keamanan Dunia Siber yang Handal

13-01-2017
  Jakarta - Indonesia membutuhkan SDM sebanyak-banyaknya yang punya kualitas, kapasitas, dan kemampuan di bidang keamanan siber. Hal ini terkait dengan meningkatnya serangan terhadap dunia siber di...
Berita

FGD APLIKASI PERKANTORAN NASIONAL

09-01-2017
Jakarta -  Bertempat di Ruang Samudra Pasai  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) diselenggarakan FGD (Focus Group Discussion) penggunaan aplikasi...
Berita

IESE 2017 untuk kolaborasi e-Commerce

09-01-2017
Jakarta - Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) mengadakan lauching event Indonesia E-commerce Summit & Expo (IESE) tahun  2017 di Gedung Serbaguna Kementerian Kominfo (26/01). Dengan menggandeng...
Berita

KONSOLIDASI PROGRAM KERJA DAN PENYERAHAN DIPA TAHUN 2017

05-01-2017
Jakarta – Mengawali tahun 2017 Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika menyelenggarakan konsolidasi program kerja tahun anggaran 2017 (20/1). Bertempat di ruang serbaguna Kominfo, Semuel A....
Berita

KEMKOMINFO DAN BPPT BAHAS TEKNOLOGI DAN INFRASTRUKTUR E-VOTING

02-01-2017
Jakarta - Bertempat di Ruang Harmoko Kementerian Kominfo dan BPPT membahas teknologi dan infrastruktur e-voting (9/1). Dalam pemaparannya Andrari, Peneliti dari BPPT membahas kemungkinan menggunakan...
Berita

Revisi UU ITE Sebagai Pedoman Berkomunikasi Di Media Sosial

01-12-2016
“Sangat penting bagi kita untuk menguasai teknologi, tidak hanya memiliki dan menggunakan gawai seperti ponsel pintar yang terhubung dengan internet, melainkan juga berkomunikasi dengan baik dengan...
Berita

PENGESAHAN RUU PERUBAHAN UU ITE MENJADI UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU ITE

01-12-2016
  Jakarta - RUU Perubahan UU ITE telah disahkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE (25/11). Naskah Undang-Undang tersebut tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia...
Berita

SINERGITAS INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA DALAM IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT MELALUI PENDAFTARAN ELEKTRONIK

21-11-2016
Surabaya – Direktur e-Government, Firmansyah Lubis menyampaikan diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan e-Government nasional serta penyelenggaraan Sistem...
Berita

BIMTEK APLIKASI PERKANTORAN SIMAYA DI SOLO

18-11-2016
Solo - Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat e-Government menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi Perkantoran Maya siMaya yang di hadiri oleh...

LAUNCHING APLIKASI MANTRA UNTUK PROSES HUKUM YANG TERPADU

Born To Control: Menjaring SDM Keamanan Dunia Siber yang Handal

FGD APLIKASI PERKANTORAN NASIONAL

IESE 2017 untuk kolaborasi e-Commerce

KONSOLIDASI PROGRAM KERJA DAN PENYERAHAN DIPA TAHUN 2017

KEMKOMINFO DAN BPPT BAHAS TEKNOLOGI DAN INFRASTRUKTUR E-VOTING

Revisi UU ITE Sebagai Pedoman Berkomunikasi Di Media Sosial

PENGESAHAN RUU PERUBAHAN UU ITE MENJADI UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU ITE

SINERGITAS INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA DALAM IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT MELALUI PENDAFTARAN ELEKTRONIK

BIMTEK APLIKASI PERKANTORAN SIMAYA DI SOLO

Menkominfo bersama Dirjen Aptika bertemu perwakilan Facebook di Kantor Kemkominfo (14/02/2017) terkait kerjasama penanganan hoax dan konten negatif di media sosial
Kemkominfo cq Ditjen Aptika bekerjasama dengan Facebook dalam penanganan konten Hoax dan konten negatif di media sosial. Penanganan hoax dan konten negatif disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, agar penanggulannya lebih efektif dan efisien.
Launching Aplikasi MANTRA dalam menundukung SPPT-TI di Kementerian Polhukam, 13 Februari 2017
Dirjen Aptika turut serta dalam Penandatangan Nota Kesepahaman Pedoman Sistem Database Tindak Pidana Terpadu berbasis TI (SPPT-TI) di Kementerian Polhukam, 13 Februari 2017. Nota Kesepahaman ini melibatkan pejabat dari Mahkamah Agung, Kemenpolhukam, Kapolri, Kejaksaan RI, Kemenkumham, Bappenas, dan Lemsaneg. Penandatangan disaksikan oleh Menkopolhukam dan Kapolri.
Peluncuran "Born to Control" di Ruang Ruslan Abdul Gani, Kementerian Kominfo, 30 Januari 2017
"Born to Control" merupakan program untuk menjaring 100 SDM di bidang keamanan dunia siber Indonesia yang handal. Program ini merupakan kerjasama Direktorat Keamanan Informasi (Ditjen Aplikasi Informatika), PT. Xynesis, dan APTIKOM (sumber: kominfo.go.id)
Ditjen Aptika dan PANDI menggelar konferensi pers "Pengelolaan Nama Domain .ID 2016 dan Proyeksi 2017" di Kantor Kemkominfo Pusat, Jakarta, 11 Januari 2017
Program strategis Ditjen Aptika "1 juta Domain" yang dimulai pada Mei 2016 turut berperan dalam peningkatan jumlah domain .ID sebesar 7 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Pada Desember 2016 jumlah domain .ID adalah sebesar 1.033.584 (sumber: twitter @Kemkominfo dan PANDI)
Menkominfo bersama jajaran Ditjen Aptika ikut serta dalam Deklarasi Masyarakat Jakarta Anti Hoax di CFD Bundaran HI Jakarta, 8 Januari 2017
Deklarasi Masyarakat Jakarta Anti Hoax merupakan gerakan yang menyadarkan masyarakat akan bahaya hoax dan memberikan pemahaman pencegahan hoax melalui peningkatan literasi, serta sosialisasi beretika di media sosial/dunia maya (sumber: twitter @Kemkominfo)

My Twitter Updates