Beranda
Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

 

Direktorat Keamanan Informasi mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Pasal 480 yang berbunyi :

Direktorat Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, serta pemantauan, evaluasi dan laporan di bidang penatakelolaan keamanan informasi.

Pasal 481
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 480, Direktorat Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata kelola, teknologi dan infrastruktur, monitoring dan evaluasi, penanganan insiden, penyidikan dan penindakan, dan budaya keamanan informasi, sertifikasi kelaikan untuk Penyelenggara Sistem Elektronik, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk (Root CA) dan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Berinduk (CA Berinduk);
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola, teknologi dan infrastruktur, monitoring dan evaluasi, penanganan insiden, penyidikan dan penindakan, dan budaya keamanan informasi serta, sertifikasi kelaikan untuk Penyelenggara Sistem Elektronik, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk (Root CA) dan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Berinduk (CA Berinduk);
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola, teknologi dan infrastruktur, monitoring dan evaluasi, penanganan insiden, penyidikan dan penindakan, dan budaya keamanan informasi, sertifikasi kelaikan untuk Penyelenggara Sistem Elektronik, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk (Root CA) dan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Berinduk (CA Berinduk); dan
d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 482
Direktorat Keamanan Informasi terdiri atas:
a. Subdirektorat Tata Kelola Keamanan Informasi;
b. Subdirektorat Teknologi Keamanan Informasi;
c. Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi;
d. Subdirektorat Penyidikan dan Penindakan;
e. Subdirektorat Budaya Keamanan Informasi; dan
f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 483
Subdirektorat Tata Kelola Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola keamanan informasi.

Pasal 484
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483, Subdirektorat Tata Kelola Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, manajemen resiko dan kelaikan sistem elektronik keamanan informasi;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, manajemen resiko dan kelaikan sistem elektronik keamanan informasi; dan
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan, manajemen resiko dan kelaikan sistem elektronik keamanan informasi.

Pasal 485
Subdirektorat Tata Kelola Keamanan Informasi terdiri atas:
a. Seksi Kelembagaan Keamanan Informasi; dan
b. Seksi Manajemen Risiko.

Pasal 486
(1) Seksi Kelembagaan Keamanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan keamanan informasi.
(2) Seksi Manajemen Risiko mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evalausi dan pelaporan di bidang manajemen risiko dan kelaikan sistem elektronik keamanan informasi.

Pasal 487
Subdirektorat Teknologi Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi keamanan informasi.

Pasal 488
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487, Subdirektorat Teknologi Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dan aplikasi keamanan informasi dan tanda tangan elektronik serta penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Induk (Root CA), Sertifikasi Elektronik Berinduk (CA Berinduk) dan pembangunan ekosistem Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (PsrE);
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan aplikasi keamanan informasi dan tanda tanggan elektronik serta penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Induk (Root CA), Sertifikasi Elektronik Berinduk (CA Berinduk) dan pembangunan ekosistem Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (PsrE); dan
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan aplikasi keamanan informasi, dan tanda tangan elektronik serta penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Induk (Root CA), Sertifikasi Elektronik Berinduk (CA Berinduk) dan pembangunan ekosistem Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (PsrE).

Pasal 489
Subdirektorat Teknologi Keamanan Informasi terdiri atas:
a. Seksi Infrastruktur dan Aplikasi Keamanan Informasi; dan
b. Seksi Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 490
(1) Seksi Infrastruktur dan Aplikasi Keamanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan aplikasi keamanan informasi.
(2) Seksi Tanda Tangan Elektronik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Induk (Root CA), Sertifikasi Elektronik Berinduk (CA Berinduk) dan pembangunan ekosistem Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE).

Pasal 491
Subdirektorat Monitoring, Evaluasi, dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan laporan di bidang monitoring, evaluasi dan tanggap darurat keamanan informasi.

Pasal 492
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491, Subdirektorat Monitoring, Evaluasi, dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang monitoring, evaluasi dan tanggap darurat keamanan informasi;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang monitoring, evaluasi dan tanggap darurat keamanan informasi; dan
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang monitoring, evaluasi dan tanggap darurat keamanan informasi.

Pasal 493
Subdirektorat Monitoring, Evaluasi, dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi terdiri atas:
a. Seksi Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi; dan
b. Seksi Tanggap Darurat Peristiwa Keamanan Informasi.

Pasal 494
(1) Seksi Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi keamanan informasi.
(2) Seksi Tanggap Darurat Peristiwa Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tanggap darurat peristiwa keamanan informasi.

Pasal 495
Subdirektorat Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyidikan dan penindakan.

Pasal 496
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495, Subdirektorat Penyidikan dan Penindakan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang penyidikan, penindakan, forensik digital, dan perbantuan keterangan ahli dalam penegakan hukum bidang informasi dan transaksi elektronik;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan, penindakan, forensik digital, dan perbantuan keterangan ahli dalam penegakan hukum bidang informasi dan transaksi elektronik; dan
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyidikan, penindakan, forensik digital, dan perbantuan keterangan ahli dalam penegakan hukum bidang informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 497
Subdirektorat Penyidikan dan Penindakan terdiri atas:
a. Seksi Penyidikan; dan
b. Seksi Penindakan.

Pasal 498
(1) Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyidikan, forensik digital, perbantuan keterangan ahli di bidang teknis dalam penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik.
(2) Seksi Penindakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penindakan, perbantuan keterangan ahli hukum dalam penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 499
Subdirektorat Budaya Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang budaya keamanan informasi.

Pasal 500
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499, Subdirektorat Budaya Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembentukan budaya dan promosi keamanan informasi dan kerangka kerja pengamanan informasi infrastruktur strategis;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembentukan budaya dan promosi keamanan informasi dan kerangka kerja pengamanan informasi infrastruktur strategis; dan
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembentukan budaya dan promosi keamanan informasi dan kerangka kerja pengamanan informasi infrastruktur strategis.

Pasal 501
Subdirektorat Budaya Keamanan Informasi terdiri atas:
a. Seksi Pembentukan Budaya Keamanan Informasi; dan
b. Seksi Promosi Keamanan Informasi.

Pasal 502
(1) Seksi Pembentukan Budaya Keamanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembentukan budaya keamanan informasi serta penyiapan kerangka kerja pengamanan informasi infrastruktur strategis.
2) Seksi Promosi Keamanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi keamanan informasi.

Pasal 503
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan barang milik negara, urusan kepegawaian dan kearsipan, serta kerumahtanggaan direktorat.

BERITA TERBARU

Berita

Sharing Knowledge Pengelolaan Nama Domain go.id dengan Mabes TNI

05-03-2017
  Jakarta - Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, yang diwakili oleh Direktur e-Government, Firmansyah Lubis, menghadiri acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Infolahta TNI Tahun 2017 yang...
Berita

Sosialisasi IGRS pada Bekraf Developer Day di Bogor

04-03-2017
BOGOR, JAWA BARAT – Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika mensosialisasikan  Peraturan Menteri Kominfo No.11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik / Indonesia Game...
Berita

KONSINYASI DAN PELAPORAN E-SPT UNTUK ASN

27-02-2017
Bogor - Bertempat  di Hotel Sahira Butik Ditjen Aplikasi Informatika menyelenggarakan konsinyasi dan pelaporan e-SPT untuk  ASN (17/03). Eko Bhakti, Kepala Bagian Keuangan Setditjen Aplikasi...
Berita

MENGUBAH KETAGIHAN GAME JADI KETAGIHAN BELAJAR

27-02-2017
Tangerang Selatan – Hario Bismo Kuntarto, Tim Sosialisasi Permen Kominfo No.11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik atau disebut Indonesia Game Rating System (IGRS) ...
Berita

SOSIALISASI IGRS DI ACARA BEKRAF DEVELOPER DAY

18-02-2017
  MANADO –   Peraturan Menteri Kominfo No.11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik  atau disebut Indonesia Game Rating System (IGRS) disosialisasikan di acara Bekraf...
Berita

MENKOMINFO MENYAMBUT BAIK DUKUNGAN BANK BUKOPIN DALAM GERAKAN 1000 STARTUP DIGITAL

14-02-2017
  Jakarta – Gerakan 1000 Startup Digital merupakan sebuah gerakan yang didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diinisiasi oleh KIBAR untuk mewujudkan potensi yang dimiliki...
Berita

SAFE HARBOUR POLICY: PEDOMAN BATASAN DAN TANGGUNG JAWAB e-COMMERCE

09-02-2017
  Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatuika (Kominfo) telah merilis Surat Edaran menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggungjawab...
Berita

PELUNCURAN APLIKASI MEDI-CALL

02-02-2017
  Jakarta – Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan menghadiri sekaligus meresmikan grand launching aplikasi Medi-Call di Hotel Puri Denpasar, Jakarta (18/02). Dalam...
Berita

PELUNCURAN APLIKASI MANTRA UNTUK PROSES HUKUM YANG TERPADU

26-01-2017
Jakarta - Dirjen Aplikasi Informatika, Semuel A Pangerapan, mewakili Menteri Kominfo pada launching aplikasi SiMANTRA (Manajemen integrasi dan pertukaran data)  untuk proses hukum yang terpadu di...
Berita

Born To Control: Menjaring SDM Keamanan Dunia Siber yang Handal

13-01-2017
  Jakarta - Indonesia membutuhkan SDM sebanyak-banyaknya yang punya kualitas, kapasitas, dan kemampuan di bidang keamanan siber. Hal ini terkait dengan meningkatnya serangan terhadap dunia siber di...

Sharing Knowledge Pengelolaan Nama Domain go.id dengan Mabes TNI

Sosialisasi IGRS pada Bekraf Developer Day di Bogor

KONSINYASI DAN PELAPORAN E-SPT UNTUK ASN

MENGUBAH KETAGIHAN GAME JADI KETAGIHAN BELAJAR

SOSIALISASI IGRS DI ACARA BEKRAF DEVELOPER DAY

MENKOMINFO MENYAMBUT BAIK DUKUNGAN BANK BUKOPIN DALAM GERAKAN 1000 STARTUP DIGITAL

SAFE HARBOUR POLICY: PEDOMAN BATASAN DAN TANGGUNG JAWAB e-COMMERCE

PELUNCURAN APLIKASI MEDI-CALL

PELUNCURAN APLIKASI MANTRA UNTUK PROSES HUKUM YANG TERPADU

Born To Control: Menjaring SDM Keamanan Dunia Siber yang Handal

Ditjen Aptika melakukan sharing knowledge dengan Mabes TNI terkait pengelolaan domain go.id dan mil.id
Acara sharing knowledge diselenggarakan dalam acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Infolahta TNI Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI di Aula Gatot Soebroto, Denma Mabes TNI Cilangkap (22/03/2017)
Menkominfo menghadiri sosialisai Permen Kominfo No. 11 Tahun 2016 tentang IGRS di Bogor
Sosialisasi IGRS dengan tema "Membangun Kemandirian Bangsa Melalui Digital" diselenggarakan pada acara Bekraf Development Day di IPB Convention Center, Bogor (18/03/2017)
Sosialisasi dan Workshop Safe Harbour Policy
Menkominfo bersama Ketua Umum dan anggota idEA dalam acara Sosialisasi dan Workshop Safe Harbour Policy di Kantor Kementerian Kominfo (27/02). Surat Edaran Menkominfo No. 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggungjawab Penyedia Paltform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-Commerce) yang berbentuk User Generated Content atau dikenal dengan sebutan "Safe Harbour Policy" telah ditetapkan pada 30/12/2016. Kebijakan ini memberikan perlindungan hukum bagi penyedia platform, merchant, dan pengguna platform, dengan cara memastikan batasan dan tanggungjawab masing-masing dalam e-commerce
Peluncuran Aplikasi Medi-Call
Dirjen Aptika hadir dan meresmikan grand launching aplikasi Medi-Call di Hotel Puri Denpasar, Jakarta (18/02/2017). Dalam acara ini turut hadir pula Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Ketua Terpilih PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat, Ketua Umum Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN), Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Ketua Umum Perhimpunan Klinik & Fasilitas Pelayanan Primer Indonesia (PKFI), dan Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI). Aplikasi Medi-Call merupakan smartphone application yang memiliki fitur emergency call, doctor visit, clinic visit, pharmacy, lab visit, dan homecare
Kerjasama antara Kemkominfo cq Ditjen Aptika dengan Facebook Terkait Penanganan Hoax dan Konten Negatif di Media Sosial
Menkominfo bersama Dirjen Aptika bertemu perwakilan Facebook di Kantor Kemkominfo (14/02/2017) terkait kerjasama penanganan hoax dan konten negatif di media sosial. Penanganan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, agar penanggulangannya lebih efektif dan efisien
Peluncuran Aplikasi MANTRA Dalam Mendukung SPPT-TI
Dirjen Aptika turut serta dalam Penandatangan Nota Kesepahaman Pedoman Sistem Database Tindak Pidana Terpadu berbasis TI (SPPT-TI) di Kementerian Polhukam (13/02/2017). Nota Kesepahaman ini melibatkan pejabat dari Mahkamah Agung, Kemenpolhukam, Kapolri, Kejaksaan RI, Kemenkumham, Bappenas, dan Lemsaneg. Penandatangan disaksikan oleh Menkopolhukam dan Kapolri
Peluncuran "Born to Control"
Acara peluncuran "Born to Control" diselenggarakan di Kementerian Kominfo, 30/01/2017. "Born to Control" merupakan program penjaringan 100 SDM di bidang keamanan dunia siber Indonesia yang handal. Program ini merupakan kerjasama Direktorat Keamanan Informasi (Ditjen Aptika), PT. Xynesis, dan APTIKOM (sumber: kominfo.go.id)
Konferensi Pers "Pengelolaan Nama Domain .ID 2016 dan Proyeksi 2017"
Konferensi pers ini diselenggarakan oleh Ditjen Aptika dan PANDI di Kementerian Kominfo, 11/01/2017. Program strategis Ditjen Aptika "1 juta Domain" yang dimulai pada Mei 2016 turut berperan dalam peningkatan jumlah domain .ID sebesar 7 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Pada Desember 2016 jumlah domain .ID adalah sebesar 1.033.584 (sumber: twitter @Kemkominfo dan PANDI)
Menkominfo dan Jajaran Ditjen Aptika Turut dalam Deklarasi Masyarakat Jakarta Anti Hoax di CFD Bundaran HI Jakarta (08/01/2017)
Deklarasi Masyarakat Jakarta Anti Hoax merupakan gerakan yang menyadarkan masyarakat akan bahaya hoax dan memberikan pemahaman pencegahan hoax melalui peningkatan literasi, serta sosialisasi beretika di media sosial/dunia maya (sumber: twitter @Kemkominfo)

My Twitter Updates