Beranda
Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

 

Direktorat Keamanan Informasi mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Pasal 480 yang berbunyi :

Direktorat Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, serta pemantauan, evaluasi dan laporan di bidang penatakelolaan keamanan informasi.

Pasal 481
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 480, Direktorat Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata kelola, teknologi dan infrastruktur, monitoring dan evaluasi, penanganan insiden, penyidikan dan penindakan, dan budaya keamanan informasi, sertifikasi kelaikan untuk Penyelenggara Sistem Elektronik, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk (Root CA) dan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Berinduk (CA Berinduk);
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola, teknologi dan infrastruktur, monitoring dan evaluasi, penanganan insiden, penyidikan dan penindakan, dan budaya keamanan informasi serta, sertifikasi kelaikan untuk Penyelenggara Sistem Elektronik, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk (Root CA) dan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Berinduk (CA Berinduk);
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola, teknologi dan infrastruktur, monitoring dan evaluasi, penanganan insiden, penyidikan dan penindakan, dan budaya keamanan informasi, sertifikasi kelaikan untuk Penyelenggara Sistem Elektronik, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk (Root CA) dan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Berinduk (CA Berinduk); dan
d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 482
Direktorat Keamanan Informasi terdiri atas:
a. Subdirektorat Tata Kelola Keamanan Informasi;
b. Subdirektorat Teknologi Keamanan Informasi;
c. Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi;
d. Subdirektorat Penyidikan dan Penindakan;
e. Subdirektorat Budaya Keamanan Informasi; dan
f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 483
Subdirektorat Tata Kelola Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola keamanan informasi.

Pasal 484
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483, Subdirektorat Tata Kelola Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, manajemen resiko dan kelaikan sistem elektronik keamanan informasi;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, manajemen resiko dan kelaikan sistem elektronik keamanan informasi; dan
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan, manajemen resiko dan kelaikan sistem elektronik keamanan informasi.

Pasal 485
Subdirektorat Tata Kelola Keamanan Informasi terdiri atas:
a. Seksi Kelembagaan Keamanan Informasi; dan
b. Seksi Manajemen Risiko.

Pasal 486
(1) Seksi Kelembagaan Keamanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan keamanan informasi.
(2) Seksi Manajemen Risiko mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evalausi dan pelaporan di bidang manajemen risiko dan kelaikan sistem elektronik keamanan informasi.

Pasal 487
Subdirektorat Teknologi Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi keamanan informasi.

Pasal 488
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487, Subdirektorat Teknologi Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dan aplikasi keamanan informasi dan tanda tangan elektronik serta penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Induk (Root CA), Sertifikasi Elektronik Berinduk (CA Berinduk) dan pembangunan ekosistem Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (PsrE);
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan aplikasi keamanan informasi dan tanda tanggan elektronik serta penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Induk (Root CA), Sertifikasi Elektronik Berinduk (CA Berinduk) dan pembangunan ekosistem Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (PsrE); dan
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan aplikasi keamanan informasi, dan tanda tangan elektronik serta penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Induk (Root CA), Sertifikasi Elektronik Berinduk (CA Berinduk) dan pembangunan ekosistem Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (PsrE).

Pasal 489
Subdirektorat Teknologi Keamanan Informasi terdiri atas:
a. Seksi Infrastruktur dan Aplikasi Keamanan Informasi; dan
b. Seksi Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 490
(1) Seksi Infrastruktur dan Aplikasi Keamanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan aplikasi keamanan informasi.
(2) Seksi Tanda Tangan Elektronik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Induk (Root CA), Sertifikasi Elektronik Berinduk (CA Berinduk) dan pembangunan ekosistem Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE).

Pasal 491
Subdirektorat Monitoring, Evaluasi, dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan laporan di bidang monitoring, evaluasi dan tanggap darurat keamanan informasi.

Pasal 492
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491, Subdirektorat Monitoring, Evaluasi, dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang monitoring, evaluasi dan tanggap darurat keamanan informasi;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang monitoring, evaluasi dan tanggap darurat keamanan informasi; dan
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang monitoring, evaluasi dan tanggap darurat keamanan informasi.

Pasal 493
Subdirektorat Monitoring, Evaluasi, dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi terdiri atas:
a. Seksi Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi; dan
b. Seksi Tanggap Darurat Peristiwa Keamanan Informasi.

Pasal 494
(1) Seksi Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi keamanan informasi.
(2) Seksi Tanggap Darurat Peristiwa Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tanggap darurat peristiwa keamanan informasi.

Pasal 495
Subdirektorat Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyidikan dan penindakan.

Pasal 496
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495, Subdirektorat Penyidikan dan Penindakan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang penyidikan, penindakan, forensik digital, dan perbantuan keterangan ahli dalam penegakan hukum bidang informasi dan transaksi elektronik;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan, penindakan, forensik digital, dan perbantuan keterangan ahli dalam penegakan hukum bidang informasi dan transaksi elektronik; dan
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyidikan, penindakan, forensik digital, dan perbantuan keterangan ahli dalam penegakan hukum bidang informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 497
Subdirektorat Penyidikan dan Penindakan terdiri atas:
a. Seksi Penyidikan; dan
b. Seksi Penindakan.

Pasal 498
(1) Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyidikan, forensik digital, perbantuan keterangan ahli di bidang teknis dalam penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik.
(2) Seksi Penindakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penindakan, perbantuan keterangan ahli hukum dalam penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 499
Subdirektorat Budaya Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang budaya keamanan informasi.

Pasal 500
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499, Subdirektorat Budaya Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembentukan budaya dan promosi keamanan informasi dan kerangka kerja pengamanan informasi infrastruktur strategis;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembentukan budaya dan promosi keamanan informasi dan kerangka kerja pengamanan informasi infrastruktur strategis; dan
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembentukan budaya dan promosi keamanan informasi dan kerangka kerja pengamanan informasi infrastruktur strategis.

Pasal 501
Subdirektorat Budaya Keamanan Informasi terdiri atas:
a. Seksi Pembentukan Budaya Keamanan Informasi; dan
b. Seksi Promosi Keamanan Informasi.

Pasal 502
(1) Seksi Pembentukan Budaya Keamanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembentukan budaya keamanan informasi serta penyiapan kerangka kerja pengamanan informasi infrastruktur strategis.
2) Seksi Promosi Keamanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi keamanan informasi.

Pasal 503
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan barang milik negara, urusan kepegawaian dan kearsipan, serta kerumahtanggaan direktorat.

BERITA TERBARU

Berita

MERUBAH MINDSET PETANI KABUPATEN KUPANG DENGAN PEMANFAATAN TIK

18-10-2017
Kabupaten Kupang – Bertempat di gudang Logistik Dinas Perdagangan Kabupaten Kupang, Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Kupang menyelenggarakan...
Berita

MAHASISWA HUKUM ATMAJAYA KAJI CYBER CRIME KE KOMINFO

17-10-2017
Jakarta - Kementrian komunikasi dan informatika mendapat kunjungan dari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dalam rangka kajian terhadap implementasi Cyber Crime (3/10)....
Berita

DITJEN APTIKA MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA MELALUI TIK

17-10-2017
Jakarta - Dalam rangka optimalisasi penggunaan tekhnologi dan informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik guna menjamin pelayanan prima, Dirjen Aptika di percaya menjadi salah satu narasumber...
Berita

NXG : TOT GERAKAN MASYARAKAT PEKA DAN PEDULI GAME

16-10-2017
Surakarta – Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah mengadakan Next Generation Indonesia (NXG)  dalam kegiatan Traine of trainee (ToT) gerakan masyarakat peka dan peduli...
Berita

FIRAL, MEMBUAT DAN BERMAIN GAME YANG SEHAT

16-10-2017
Yogyakarta – Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta menyelenggarakan FIRAL, Festival Literasi Digital dengan tema “Penciptaan...
Berita

TIM PANEL DNS WHITE LIST NUSANTARA, MENUJU INTERNET SEHAT,CERDAS, dan KREATIF

13-10-2017
Jakarta - Kementerian komunikasi dan informatika, Ditjen Aptika, melalui direktorat e-Bussiness mengadakan rapat pembahasan tata cara kerja tim panel White list di Milenium Sirih (11/10). System DNS...
Berita

Sosialisasi IGRS di Pizza Party : Diperlukan Kecocokan Usia Dan Jenis Games

10-10-2017
Jakarta – Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika kembali mengadakan sosialisasi IGRS  di acara Pizza Party, “Kumpul Sharing Dan Makan Bareng + Pembelajaran singkat tentang Indonesia Game...
Berita

Bimtek Smartcity tahap 3 : Program Quickwin Kabupaten Gresik tahun 2017

06-10-2017
Gresik – Pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) penyusunan Masterplan Smartcity Kabupaten Gresik telah memasuki tahap ke 3. Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 28-29 September 2017 bertempat...
Berita

KUNJUNGAN PRAJA IPDN KE KOMINFO

04-10-2017
Jakarta - Kementrian komunikasi dan informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi informatika mendapat kunjungan dari kampus IPDN Cilandak, Jakarta yang menyelenggarakan program studi S1 ilmu...
Berita

Final Judging Digital Challenge, Jaring Solusi Asian Games 2018

29-09-2017
Jakarta, Kominfo – Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan menyampaikan kompetisi Kompetisi Hackathon Online Digital Challenge 2017 diharapkan dapat menghasilkan suatu nilai...

MERUBAH MINDSET PETANI KABUPATEN KUPANG DENGAN PEMANFAATAN TIK

MAHASISWA HUKUM ATMAJAYA KAJI CYBER CRIME KE KOMINFO

DITJEN APTIKA MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA MELALUI TIK

NXG : TOT GERAKAN MASYARAKAT PEKA DAN PEDULI GAME

FIRAL, MEMBUAT DAN BERMAIN GAME YANG SEHAT

TIM PANEL DNS WHITE LIST NUSANTARA, MENUJU INTERNET SEHAT,CERDAS, dan KREATIF

Sosialisasi IGRS di Pizza Party : Diperlukan Kecocokan Usia Dan Jenis Games

Bimtek Smartcity tahap 3 : Program Quickwin Kabupaten Gresik tahun 2017

KUNJUNGAN PRAJA IPDN KE KOMINFO

Final Judging Digital Challenge, Jaring Solusi Asian Games 2018

Seminar Prospek Penggunaan e-Commerce Untuk UMKM
Ditjen Aptika bersama dengan Bank Indonesia dan Lembaga Analisa Ekonomi dan Kebijakan Publik (LANSKAP) Indonesia menyelenggarakan Seminar Prospek Penggunaan e-Commerce Untuk UMKM di Hotel Premiere-Inn Surabaya (11/06/2017). Acara yang dihadiri oleh Direktur Pemberdayaan Informatika, Komisi XI DPR RI, Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Kanwil Jawa Timur, dan Relawan TIK Jawa Timur ini juga sekaligus sebagai acara Pendaftaran Domain .id kepada UMKM di kota Surabaya
Sosialisasi Permen Kominfo No. 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI)
Ditjen Aptika c.q Direktorat Keamanan Informasi mengadakan sosialisasi Permen Kominfo No. 4 Tahun2016 yang mengundang para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di lingkungan instansi pusat dan daerah di lingkup Jawa Barat, di Bandung (10/05/2017). Permen ini mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mengimplementasikan SMPI di lingkungannya. Bagi instansi yang tidak mengimplementasikan Permen tersebut, akan diberlakukan sanksi berupa teguran tertulis jika ditemukan pelanggaran dan penghentian sementara nama domain .id nya jika dalam jangka 6 bulan teguran tertulis tersebut tidak dipatuhi
Assesment kabupaten/kota untuk "Gerakan Menuju 100 Smart City", 2-3 Mei 2017 di Pustiknas, Ciputat, Tangerang Selatan
80 kabupaten/kota mengikuti assessment pemilihan 25 daerah yang akan mengikuti "Gerakan Menuju 100 Smart City". Target tahun 2017 ini sebanyak 25 kota/kabupaten, selanjutnya 50 pada tahun 2018, dan 25 pada tahun 2019. Diharapkan pada tahun 2019 terdapat 100 kota/kabupaten yang menjadi role model dalam "Gerakan Menuju Smart City".
Ditjen Aptika melakukan sharing knowledge dengan Mabes TNI terkait pengelolaan domain go.id dan mil.id
Acara sharing knowledge diselenggarakan dalam acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Infolahta TNI Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI di Aula Gatot Soebroto, Denma Mabes TNI Cilangkap (22/03/2017)
Menkominfo menghadiri sosialisai Permen Kominfo No. 11 Tahun 2016 tentang IGRS di Bogor
Sosialisasi IGRS dengan tema "Membangun Kemandirian Bangsa Melalui Digital" diselenggarakan pada acara Bekraf Development Day di IPB Convention Center, Bogor (18/03/2017)
Sosialisasi dan Workshop Safe Harbour Policy
Menkominfo bersama Ketua Umum dan anggota idEA dalam acara Sosialisasi dan Workshop Safe Harbour Policy di Kantor Kementerian Kominfo (27/02). Surat Edaran Menkominfo No. 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggungjawab Penyedia Paltform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-Commerce) yang berbentuk User Generated Content atau dikenal dengan sebutan "Safe Harbour Policy" telah ditetapkan pada 30/12/2016. Kebijakan ini memberikan perlindungan hukum bagi penyedia platform, merchant, dan pengguna platform, dengan cara memastikan batasan dan tanggungjawab masing-masing dalam e-commerce
Peluncuran Aplikasi Medi-Call
Dirjen Aptika hadir dan meresmikan grand launching aplikasi Medi-Call di Hotel Puri Denpasar, Jakarta (18/02/2017). Dalam acara ini turut hadir pula Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Ketua Terpilih PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat, Ketua Umum Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN), Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Ketua Umum Perhimpunan Klinik & Fasilitas Pelayanan Primer Indonesia (PKFI), dan Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI). Aplikasi Medi-Call merupakan smartphone application yang memiliki fitur emergency call, doctor visit, clinic visit, pharmacy, lab visit, dan homecare
Kerjasama antara Kemkominfo cq Ditjen Aptika dengan Facebook Terkait Penanganan Hoax dan Konten Negatif di Media Sosial
Menkominfo bersama Dirjen Aptika bertemu perwakilan Facebook di Kantor Kemkominfo (14/02/2017) terkait kerjasama penanganan hoax dan konten negatif di media sosial. Penanganan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, agar penanggulangannya lebih efektif dan efisien
Peluncuran Aplikasi MANTRA Dalam Mendukung SPPT-TI
Dirjen Aptika turut serta dalam Penandatangan Nota Kesepahaman Pedoman Sistem Database Tindak Pidana Terpadu berbasis TI (SPPT-TI) di Kementerian Polhukam (13/02/2017). Nota Kesepahaman ini melibatkan pejabat dari Mahkamah Agung, Kemenpolhukam, Kapolri, Kejaksaan RI, Kemenkumham, Bappenas, dan Lemsaneg. Penandatangan disaksikan oleh Menkopolhukam dan Kapolri
Peluncuran "Born to Control"
Acara peluncuran "Born to Control" diselenggarakan di Kementerian Kominfo, 30/01/2017. "Born to Control" merupakan program penjaringan 100 SDM di bidang keamanan dunia siber Indonesia yang handal. Program ini merupakan kerjasama Direktorat Keamanan Informasi (Ditjen Aptika), PT. Xynesis, dan APTIKOM (sumber: kominfo.go.id)
Konferensi Pers "Pengelolaan Nama Domain .ID 2016 dan Proyeksi 2017"
Konferensi pers ini diselenggarakan oleh Ditjen Aptika dan PANDI di Kementerian Kominfo, 11/01/2017. Program strategis Ditjen Aptika "1 juta Domain" yang dimulai pada Mei 2016 turut berperan dalam peningkatan jumlah domain .ID sebesar 7 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Pada Desember 2016 jumlah domain .ID adalah sebesar 1.033.584 (sumber: twitter @Kemkominfo dan PANDI)
Menkominfo dan Jajaran Ditjen Aptika Turut dalam Deklarasi Masyarakat Jakarta Anti Hoax di CFD Bundaran HI Jakarta (08/01/2017)
Deklarasi Masyarakat Jakarta Anti Hoax merupakan gerakan yang menyadarkan masyarakat akan bahaya hoax dan memberikan pemahaman pencegahan hoax melalui peningkatan literasi, serta sosialisasi beretika di media sosial/dunia maya (sumber: twitter @Kemkominfo)

My Twitter Updates