Beranda
Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

 

Direktorat Keamanan Informasi mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Pasal 480 yang berbunyi :

Direktorat Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, serta pemantauan, evaluasi dan laporan di bidang penatakelolaan keamanan informasi.

Pasal 481
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 480, Direktorat Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata kelola, teknologi dan infrastruktur, monitoring dan evaluasi, penanganan insiden, penyidikan dan penindakan, dan budaya keamanan informasi, sertifikasi kelaikan untuk Penyelenggara Sistem Elektronik, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk (Root CA) dan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Berinduk (CA Berinduk);
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola, teknologi dan infrastruktur, monitoring dan evaluasi, penanganan insiden, penyidikan dan penindakan, dan budaya keamanan informasi serta, sertifikasi kelaikan untuk Penyelenggara Sistem Elektronik, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk (Root CA) dan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Berinduk (CA Berinduk);
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola, teknologi dan infrastruktur, monitoring dan evaluasi, penanganan insiden, penyidikan dan penindakan, dan budaya keamanan informasi, sertifikasi kelaikan untuk Penyelenggara Sistem Elektronik, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk (Root CA) dan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Berinduk (CA Berinduk); dan
d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 482
Direktorat Keamanan Informasi terdiri atas:
a. Subdirektorat Tata Kelola Keamanan Informasi;
b. Subdirektorat Teknologi Keamanan Informasi;
c. Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi;
d. Subdirektorat Penyidikan dan Penindakan;
e. Subdirektorat Budaya Keamanan Informasi; dan
f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 483
Subdirektorat Tata Kelola Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola keamanan informasi.

Pasal 484
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483, Subdirektorat Tata Kelola Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, manajemen resiko dan kelaikan sistem elektronik keamanan informasi;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, manajemen resiko dan kelaikan sistem elektronik keamanan informasi; dan
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan, manajemen resiko dan kelaikan sistem elektronik keamanan informasi.

Pasal 485
Subdirektorat Tata Kelola Keamanan Informasi terdiri atas:
a. Seksi Kelembagaan Keamanan Informasi; dan
b. Seksi Manajemen Risiko.

Pasal 486
(1) Seksi Kelembagaan Keamanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan keamanan informasi.
(2) Seksi Manajemen Risiko mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evalausi dan pelaporan di bidang manajemen risiko dan kelaikan sistem elektronik keamanan informasi.

Pasal 487
Subdirektorat Teknologi Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi keamanan informasi.

Pasal 488
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487, Subdirektorat Teknologi Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dan aplikasi keamanan informasi dan tanda tangan elektronik serta penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Induk (Root CA), Sertifikasi Elektronik Berinduk (CA Berinduk) dan pembangunan ekosistem Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (PsrE);
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan aplikasi keamanan informasi dan tanda tanggan elektronik serta penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Induk (Root CA), Sertifikasi Elektronik Berinduk (CA Berinduk) dan pembangunan ekosistem Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (PsrE); dan
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan aplikasi keamanan informasi, dan tanda tangan elektronik serta penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Induk (Root CA), Sertifikasi Elektronik Berinduk (CA Berinduk) dan pembangunan ekosistem Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (PsrE).

Pasal 489
Subdirektorat Teknologi Keamanan Informasi terdiri atas:
a. Seksi Infrastruktur dan Aplikasi Keamanan Informasi; dan
b. Seksi Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 490
(1) Seksi Infrastruktur dan Aplikasi Keamanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan aplikasi keamanan informasi.
(2) Seksi Tanda Tangan Elektronik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Induk (Root CA), Sertifikasi Elektronik Berinduk (CA Berinduk) dan pembangunan ekosistem Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE).

Pasal 491
Subdirektorat Monitoring, Evaluasi, dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan laporan di bidang monitoring, evaluasi dan tanggap darurat keamanan informasi.

Pasal 492
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491, Subdirektorat Monitoring, Evaluasi, dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang monitoring, evaluasi dan tanggap darurat keamanan informasi;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang monitoring, evaluasi dan tanggap darurat keamanan informasi; dan
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang monitoring, evaluasi dan tanggap darurat keamanan informasi.

Pasal 493
Subdirektorat Monitoring, Evaluasi, dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi terdiri atas:
a. Seksi Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi; dan
b. Seksi Tanggap Darurat Peristiwa Keamanan Informasi.

Pasal 494
(1) Seksi Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi keamanan informasi.
(2) Seksi Tanggap Darurat Peristiwa Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tanggap darurat peristiwa keamanan informasi.

Pasal 495
Subdirektorat Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyidikan dan penindakan.

Pasal 496
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495, Subdirektorat Penyidikan dan Penindakan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang penyidikan, penindakan, forensik digital, dan perbantuan keterangan ahli dalam penegakan hukum bidang informasi dan transaksi elektronik;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan, penindakan, forensik digital, dan perbantuan keterangan ahli dalam penegakan hukum bidang informasi dan transaksi elektronik; dan
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyidikan, penindakan, forensik digital, dan perbantuan keterangan ahli dalam penegakan hukum bidang informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 497
Subdirektorat Penyidikan dan Penindakan terdiri atas:
a. Seksi Penyidikan; dan
b. Seksi Penindakan.

Pasal 498
(1) Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyidikan, forensik digital, perbantuan keterangan ahli di bidang teknis dalam penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik.
(2) Seksi Penindakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penindakan, perbantuan keterangan ahli hukum dalam penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 499
Subdirektorat Budaya Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang budaya keamanan informasi.

Pasal 500
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499, Subdirektorat Budaya Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembentukan budaya dan promosi keamanan informasi dan kerangka kerja pengamanan informasi infrastruktur strategis;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembentukan budaya dan promosi keamanan informasi dan kerangka kerja pengamanan informasi infrastruktur strategis; dan
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembentukan budaya dan promosi keamanan informasi dan kerangka kerja pengamanan informasi infrastruktur strategis.

Pasal 501
Subdirektorat Budaya Keamanan Informasi terdiri atas:
a. Seksi Pembentukan Budaya Keamanan Informasi; dan
b. Seksi Promosi Keamanan Informasi.

Pasal 502
(1) Seksi Pembentukan Budaya Keamanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembentukan budaya keamanan informasi serta penyiapan kerangka kerja pengamanan informasi infrastruktur strategis.
2) Seksi Promosi Keamanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi keamanan informasi.

Pasal 503
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan barang milik negara, urusan kepegawaian dan kearsipan, serta kerumahtanggaan direktorat.

BERITA TERBARU

Berita

DITJEN APTIKA URUN REMBUG PADA RAKERNIS BIDANG KOMINFO

07-11-2017
Jakarta - Ditjen Aptika urun rembug pada Rakernis nasional bidang komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh Ditjen IKP dengan tema “ sinergitas pemerintah pusat  dan pemerintah daerah...
Berita

DIRJEN APTIKA : SATU DATA UNTUK MENINGKATKAN PERAN KUALITAS INFORMASI PUBLIK

07-11-2017
Jakarta - Dirjen Aptika, Semuel A Pangerapan menyampaikan urgensi satu data untuk peningkatan peran kualitas informasi publik pada Rakernis nasional bidang komunikasi dan informatika yang...
Berita

KOTA SAWAHLUNTO LUNCURKAN PERIZINAN ONLINE SIBARO

06-11-2017
Sawahlunto- Sebagai tanda diluncurkannya Sistem Informasi Perizinan Berbasis Rakyat Sawahlunto (SIBARO), Wakil Walikota Sawahlunto, H. Ismed, SH, membunyikan sirene  bersama-sama dengan Asdep...
Berita

HOAX ANALYZER MERAIH GOLD WINER DIAJANG ASEAN ICT AWARD 2017

05-11-2017
Kamboja - Perwakilan Indonesia dalam ajang ASEAN ICT Award (AICTA) 2017, Hoax Analyzer, CIMOL meraih juara pertama (Gold Winner) pada kategori Research and Development. Dan pemberian penghargaan...
Berita

KOMINFO GELAR EDUKASI UMKM GO ONLINE DI SAMARINDA

05-11-2017
Samarinda -  Kominfo diwakili oleh Direktur Pemberdayaan informatika, Septriana tangkary, menggelar edukasi UMKM Go Online di samarinda (5/12). Dalam rangka  Program Presiden RI Joko Widodo untuk...
Berita

FGD SISTEM PERIZINAN ONLINE TERINTEGRASI – DUKUNGAN KEMENTERIAN KOMINFO PELAKSANAAN PERPRES NO. 91/2017

05-11-2017
Serpong -  Direktorat e-Government mengadakan FGD Sistem Perizinan Online Terintegrasi di Hotel Santika Serpong Tangsel (30/11). Pelaksanaan FGD dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan...
Berita

PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI PERIZINAN ONLINE KABUPATEN SERUYAN DAN KABUPATEN KATINGAN

25-10-2017
Kuala Pembuang -  Dalam rangka percepatan pelaksanaan perizinan online Pemerintah Kabupaten Seruyan bekerja sama dengan Direktorat e-Government mengadakan Training of Trainer penggunaan aplikasi...
Berita

PENANGANAN KONTEN NEGATIF OLEH PLATFORM MEDIA SOSIAL

25-10-2017
  Dalam rangka penanganan konten bermuatan negatif di media sosial, Kementerian Kominfo c.q Ditjen Aplikasi Informatika bersama dengan enam platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Google,...
Berita

FESTIVAL DESTIKA 2017

25-10-2017
  Ditjen Aplikasi Informatika menyelenggarakan Festival DesTIKa 2017 di Lapangan Turongo Seta, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang pada 21, 22 dan 23 November 2017. Festival...
Berita

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA MENANDATANGANI KOMITMEN PELAKSANAAN SMARTCITY

25-10-2017
Samarinda - Masih dalam rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) ke 4 Kota Samarinda yang dihadiri oleh Walikota Samarinda beserta Pimpinan SKPD dan para stakeholder melaksanaan penandatanganan...

DITJEN APTIKA URUN REMBUG PADA RAKERNIS BIDANG KOMINFO

DIRJEN APTIKA : SATU DATA UNTUK MENINGKATKAN PERAN KUALITAS INFORMASI PUBLIK

KOTA SAWAHLUNTO LUNCURKAN PERIZINAN ONLINE SIBARO

HOAX ANALYZER MERAIH GOLD WINER DIAJANG ASEAN ICT AWARD 2017

KOMINFO GELAR EDUKASI UMKM GO ONLINE DI SAMARINDA

FGD SISTEM PERIZINAN ONLINE TERINTEGRASI – DUKUNGAN KEMENTERIAN KOMINFO PELAKSANAAN PERPRES NO. 91/2017

PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI PERIZINAN ONLINE KABUPATEN SERUYAN DAN KABUPATEN KATINGAN

PENANGANAN KONTEN NEGATIF OLEH PLATFORM MEDIA SOSIAL

FESTIVAL DESTIKA 2017

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA MENANDATANGANI KOMITMEN PELAKSANAAN SMARTCITY

Seminar Prospek Penggunaan e-Commerce Untuk UMKM
Ditjen Aptika bersama dengan Bank Indonesia dan Lembaga Analisa Ekonomi dan Kebijakan Publik (LANSKAP) Indonesia menyelenggarakan Seminar Prospek Penggunaan e-Commerce Untuk UMKM di Hotel Premiere-Inn Surabaya (11/06/2017). Acara yang dihadiri oleh Direktur Pemberdayaan Informatika, Komisi XI DPR RI, Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Kanwil Jawa Timur, dan Relawan TIK Jawa Timur ini juga sekaligus sebagai acara Pendaftaran Domain .id kepada UMKM di kota Surabaya
Sosialisasi Permen Kominfo No. 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI)
Ditjen Aptika c.q Direktorat Keamanan Informasi mengadakan sosialisasi Permen Kominfo No. 4 Tahun2016 yang mengundang para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di lingkungan instansi pusat dan daerah di lingkup Jawa Barat, di Bandung (10/05/2017). Permen ini mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mengimplementasikan SMPI di lingkungannya. Bagi instansi yang tidak mengimplementasikan Permen tersebut, akan diberlakukan sanksi berupa teguran tertulis jika ditemukan pelanggaran dan penghentian sementara nama domain .id nya jika dalam jangka 6 bulan teguran tertulis tersebut tidak dipatuhi
Assesment kabupaten/kota untuk "Gerakan Menuju 100 Smart City", 2-3 Mei 2017 di Pustiknas, Ciputat, Tangerang Selatan
80 kabupaten/kota mengikuti assessment pemilihan 25 daerah yang akan mengikuti "Gerakan Menuju 100 Smart City". Target tahun 2017 ini sebanyak 25 kota/kabupaten, selanjutnya 50 pada tahun 2018, dan 25 pada tahun 2019. Diharapkan pada tahun 2019 terdapat 100 kota/kabupaten yang menjadi role model dalam "Gerakan Menuju Smart City".
Ditjen Aptika melakukan sharing knowledge dengan Mabes TNI terkait pengelolaan domain go.id dan mil.id
Acara sharing knowledge diselenggarakan dalam acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Infolahta TNI Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI di Aula Gatot Soebroto, Denma Mabes TNI Cilangkap (22/03/2017)
Menkominfo menghadiri sosialisai Permen Kominfo No. 11 Tahun 2016 tentang IGRS di Bogor
Sosialisasi IGRS dengan tema "Membangun Kemandirian Bangsa Melalui Digital" diselenggarakan pada acara Bekraf Development Day di IPB Convention Center, Bogor (18/03/2017)
Sosialisasi dan Workshop Safe Harbour Policy
Menkominfo bersama Ketua Umum dan anggota idEA dalam acara Sosialisasi dan Workshop Safe Harbour Policy di Kantor Kementerian Kominfo (27/02). Surat Edaran Menkominfo No. 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggungjawab Penyedia Paltform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-Commerce) yang berbentuk User Generated Content atau dikenal dengan sebutan "Safe Harbour Policy" telah ditetapkan pada 30/12/2016. Kebijakan ini memberikan perlindungan hukum bagi penyedia platform, merchant, dan pengguna platform, dengan cara memastikan batasan dan tanggungjawab masing-masing dalam e-commerce
Peluncuran Aplikasi Medi-Call
Dirjen Aptika hadir dan meresmikan grand launching aplikasi Medi-Call di Hotel Puri Denpasar, Jakarta (18/02/2017). Dalam acara ini turut hadir pula Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Ketua Terpilih PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat, Ketua Umum Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN), Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Ketua Umum Perhimpunan Klinik & Fasilitas Pelayanan Primer Indonesia (PKFI), dan Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI). Aplikasi Medi-Call merupakan smartphone application yang memiliki fitur emergency call, doctor visit, clinic visit, pharmacy, lab visit, dan homecare
Kerjasama antara Kemkominfo cq Ditjen Aptika dengan Facebook Terkait Penanganan Hoax dan Konten Negatif di Media Sosial
Menkominfo bersama Dirjen Aptika bertemu perwakilan Facebook di Kantor Kemkominfo (14/02/2017) terkait kerjasama penanganan hoax dan konten negatif di media sosial. Penanganan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, agar penanggulangannya lebih efektif dan efisien
Peluncuran Aplikasi MANTRA Dalam Mendukung SPPT-TI
Dirjen Aptika turut serta dalam Penandatangan Nota Kesepahaman Pedoman Sistem Database Tindak Pidana Terpadu berbasis TI (SPPT-TI) di Kementerian Polhukam (13/02/2017). Nota Kesepahaman ini melibatkan pejabat dari Mahkamah Agung, Kemenpolhukam, Kapolri, Kejaksaan RI, Kemenkumham, Bappenas, dan Lemsaneg. Penandatangan disaksikan oleh Menkopolhukam dan Kapolri
Peluncuran "Born to Control"
Acara peluncuran "Born to Control" diselenggarakan di Kementerian Kominfo, 30/01/2017. "Born to Control" merupakan program penjaringan 100 SDM di bidang keamanan dunia siber Indonesia yang handal. Program ini merupakan kerjasama Direktorat Keamanan Informasi (Ditjen Aptika), PT. Xynesis, dan APTIKOM (sumber: kominfo.go.id)
Konferensi Pers "Pengelolaan Nama Domain .ID 2016 dan Proyeksi 2017"
Konferensi pers ini diselenggarakan oleh Ditjen Aptika dan PANDI di Kementerian Kominfo, 11/01/2017. Program strategis Ditjen Aptika "1 juta Domain" yang dimulai pada Mei 2016 turut berperan dalam peningkatan jumlah domain .ID sebesar 7 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Pada Desember 2016 jumlah domain .ID adalah sebesar 1.033.584 (sumber: twitter @Kemkominfo dan PANDI)
Menkominfo dan Jajaran Ditjen Aptika Turut dalam Deklarasi Masyarakat Jakarta Anti Hoax di CFD Bundaran HI Jakarta (08/01/2017)
Deklarasi Masyarakat Jakarta Anti Hoax merupakan gerakan yang menyadarkan masyarakat akan bahaya hoax dan memberikan pemahaman pencegahan hoax melalui peningkatan literasi, serta sosialisasi beretika di media sosial/dunia maya (sumber: twitter @Kemkominfo)

My Twitter Updates