Beranda
Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

 

Direktorat Keamanan Informasi mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Pasal 480 yang berbunyi :

Direktorat Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, serta pemantauan, evaluasi dan laporan di bidang penatakelolaan keamanan informasi.

Pasal 481
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 480, Direktorat Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata kelola, teknologi dan infrastruktur, monitoring dan evaluasi, penanganan insiden, penyidikan dan penindakan, dan budaya keamanan informasi, sertifikasi kelaikan untuk Penyelenggara Sistem Elektronik, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk (Root CA) dan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Berinduk (CA Berinduk);
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola, teknologi dan infrastruktur, monitoring dan evaluasi, penanganan insiden, penyidikan dan penindakan, dan budaya keamanan informasi serta, sertifikasi kelaikan untuk Penyelenggara Sistem Elektronik, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk (Root CA) dan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Berinduk (CA Berinduk);
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola, teknologi dan infrastruktur, monitoring dan evaluasi, penanganan insiden, penyidikan dan penindakan, dan budaya keamanan informasi, sertifikasi kelaikan untuk Penyelenggara Sistem Elektronik, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk (Root CA) dan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Berinduk (CA Berinduk); dan
d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 482
Direktorat Keamanan Informasi terdiri atas:
a. Subdirektorat Tata Kelola Keamanan Informasi;
b. Subdirektorat Teknologi Keamanan Informasi;
c. Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi;
d. Subdirektorat Penyidikan dan Penindakan;
e. Subdirektorat Budaya Keamanan Informasi; dan
f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 483
Subdirektorat Tata Kelola Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola keamanan informasi.

Pasal 484
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483, Subdirektorat Tata Kelola Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, manajemen resiko dan kelaikan sistem elektronik keamanan informasi;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, manajemen resiko dan kelaikan sistem elektronik keamanan informasi; dan
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan, manajemen resiko dan kelaikan sistem elektronik keamanan informasi.

Pasal 485
Subdirektorat Tata Kelola Keamanan Informasi terdiri atas:
a. Seksi Kelembagaan Keamanan Informasi; dan
b. Seksi Manajemen Risiko.

Pasal 486
(1) Seksi Kelembagaan Keamanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan keamanan informasi.
(2) Seksi Manajemen Risiko mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evalausi dan pelaporan di bidang manajemen risiko dan kelaikan sistem elektronik keamanan informasi.

Pasal 487
Subdirektorat Teknologi Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi keamanan informasi.

Pasal 488
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487, Subdirektorat Teknologi Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dan aplikasi keamanan informasi dan tanda tangan elektronik serta penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Induk (Root CA), Sertifikasi Elektronik Berinduk (CA Berinduk) dan pembangunan ekosistem Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (PsrE);
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan aplikasi keamanan informasi dan tanda tanggan elektronik serta penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Induk (Root CA), Sertifikasi Elektronik Berinduk (CA Berinduk) dan pembangunan ekosistem Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (PsrE); dan
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan aplikasi keamanan informasi, dan tanda tangan elektronik serta penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Induk (Root CA), Sertifikasi Elektronik Berinduk (CA Berinduk) dan pembangunan ekosistem Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (PsrE).

Pasal 489
Subdirektorat Teknologi Keamanan Informasi terdiri atas:
a. Seksi Infrastruktur dan Aplikasi Keamanan Informasi; dan
b. Seksi Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 490
(1) Seksi Infrastruktur dan Aplikasi Keamanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan aplikasi keamanan informasi.
(2) Seksi Tanda Tangan Elektronik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Induk (Root CA), Sertifikasi Elektronik Berinduk (CA Berinduk) dan pembangunan ekosistem Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE).

Pasal 491
Subdirektorat Monitoring, Evaluasi, dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan laporan di bidang monitoring, evaluasi dan tanggap darurat keamanan informasi.

Pasal 492
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491, Subdirektorat Monitoring, Evaluasi, dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang monitoring, evaluasi dan tanggap darurat keamanan informasi;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang monitoring, evaluasi dan tanggap darurat keamanan informasi; dan
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang monitoring, evaluasi dan tanggap darurat keamanan informasi.

Pasal 493
Subdirektorat Monitoring, Evaluasi, dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi terdiri atas:
a. Seksi Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi; dan
b. Seksi Tanggap Darurat Peristiwa Keamanan Informasi.

Pasal 494
(1) Seksi Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi keamanan informasi.
(2) Seksi Tanggap Darurat Peristiwa Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tanggap darurat peristiwa keamanan informasi.

Pasal 495
Subdirektorat Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyidikan dan penindakan.

Pasal 496
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495, Subdirektorat Penyidikan dan Penindakan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang penyidikan, penindakan, forensik digital, dan perbantuan keterangan ahli dalam penegakan hukum bidang informasi dan transaksi elektronik;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan, penindakan, forensik digital, dan perbantuan keterangan ahli dalam penegakan hukum bidang informasi dan transaksi elektronik; dan
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyidikan, penindakan, forensik digital, dan perbantuan keterangan ahli dalam penegakan hukum bidang informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 497
Subdirektorat Penyidikan dan Penindakan terdiri atas:
a. Seksi Penyidikan; dan
b. Seksi Penindakan.

Pasal 498
(1) Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyidikan, forensik digital, perbantuan keterangan ahli di bidang teknis dalam penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik.
(2) Seksi Penindakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penindakan, perbantuan keterangan ahli hukum dalam penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 499
Subdirektorat Budaya Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang budaya keamanan informasi.

Pasal 500
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499, Subdirektorat Budaya Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembentukan budaya dan promosi keamanan informasi dan kerangka kerja pengamanan informasi infrastruktur strategis;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembentukan budaya dan promosi keamanan informasi dan kerangka kerja pengamanan informasi infrastruktur strategis; dan
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembentukan budaya dan promosi keamanan informasi dan kerangka kerja pengamanan informasi infrastruktur strategis.

Pasal 501
Subdirektorat Budaya Keamanan Informasi terdiri atas:
a. Seksi Pembentukan Budaya Keamanan Informasi; dan
b. Seksi Promosi Keamanan Informasi.

Pasal 502
(1) Seksi Pembentukan Budaya Keamanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembentukan budaya keamanan informasi serta penyiapan kerangka kerja pengamanan informasi infrastruktur strategis.
2) Seksi Promosi Keamanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi keamanan informasi.

Pasal 503
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan barang milik negara, urusan kepegawaian dan kearsipan, serta kerumahtanggaan direktorat.

BERITA TERBARU

Berita

Revisi UU ITE Sebagai Pedoman Berkomunikasi Di Media Sosial

01-12-2016
“Sangat penting bagi kita untuk menguasai teknologi, tidak hanya memiliki dan menggunakan gawai seperti ponsel pintar yang terhubung dengan internet, melainkan juga berkomunikasi dengan baik dengan...
Berita

PENGESAHAN RUU PERUBAHAN UU ITE MENJADI UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU ITE

01-12-2016
  Jakarta - RUU Perubahan UU ITE telah disahkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE (25/11). Naskah Undang-Undang tersebut tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia...
Berita

SINERGITAS INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA DALAM IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT MELALUI PENDAFTARAN ELEKTRONIK

21-11-2016
Surabaya – Direktur e-Government, Firmansyah Lubis menyampaikan diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan e-Government nasional serta penyelenggaraan Sistem...
Berita

BIMTEK APLIKASI PERKANTORAN SIMAYA DI SOLO

18-11-2016
Solo - Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat e-Government menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi Perkantoran Maya siMaya yang di hadiri oleh...
Berita

RAPAT EVALUASI KEGIATAN FESTIVAL DESA TIK (DESTIKA) TAHUN 2016

16-11-2016
Jakarta – Bertempat di ruang Laksda TNI Boediharjo, Kementerian Komunikasi dan Informatika (15/11), berlangsung rapat evaluasi kegiatan Festival Destika tahun 2016 yang dihadiri oleh perwakilan...
Berita

PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK MENDUKUNG PEMETAAN SISTEM ELEKTRONIK, MANAJEMEN ASET, DAN INTEGRASI SISTEM

07-11-2016
  Solo - “Pendaftaran sistem elektronik (SE) bertujuan untuk mendukung pemetaan sistem elektronik, manajemen aset, dan integrasi sistem, Pendaftaran SE juga amanat Peraturan Pemerintah No. 82...
Berita

PENGESAHAN RUU PERUBAHAN UU ITE MENJADI UU PERUBAHAN UU ITE

27-10-2016
  Jakarta -  Hari ini, Kamis (27/10) seluruh Fraksi di DPR RI melalui Sidang Paripurna di Gedung Nusantara II kompleks Parlemen telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas...
Berita

DIRJEN APTIKA : PEMERINTAH SERIUS MENDORONG E-COMMERCE

24-10-2016
Yogyakarta - Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Semuel A. Pangerapan Aptika menegaskan bahwa pemerintah tetap komitmen dalam mendukung Program 1000 Startup Digital untuk pengembangan e-commerce di...
Berita

DITJEN APTIKA FOKUS MEMBANGUN EKONOMI DIJITAL

24-10-2016
Jakarta -  Semuel A. Pangerapan, Direktur Jenderal Aptika, kembali menegaskan  “Fokus utama Ditjen Aptika untuk membangun ekonomi dijital”. Karena di dunia maya saat ini realita bukan lagi...
Berita

DIRJEN APTIKA : MASYARAKAT DIJITAL BEKERJA BERSAMA DENGAN INTERNET

19-10-2016
Jakarta – Bertempat di ruang serbaguna Kominfo, Semuel A. Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, menyampaikan keinginannya untuk Indonesia menuju ke masyarakat dijital (18/10)....

Revisi UU ITE Sebagai Pedoman Berkomunikasi Di Media Sosial

PENGESAHAN RUU PERUBAHAN UU ITE MENJADI UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU ITE

SINERGITAS INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA DALAM IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT MELALUI PENDAFTARAN ELEKTRONIK

BIMTEK APLIKASI PERKANTORAN SIMAYA DI SOLO

RAPAT EVALUASI KEGIATAN FESTIVAL DESA TIK (DESTIKA) TAHUN 2016

PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK MENDUKUNG PEMETAAN SISTEM ELEKTRONIK, MANAJEMEN ASET, DAN INTEGRASI SISTEM

PENGESAHAN RUU PERUBAHAN UU ITE MENJADI UU PERUBAHAN UU ITE

DIRJEN APTIKA : PEMERINTAH SERIUS MENDORONG E-COMMERCE

DITJEN APTIKA FOKUS MEMBANGUN EKONOMI DIJITAL

DIRJEN APTIKA : MASYARAKAT DIJITAL BEKERJA BERSAMA DENGAN INTERNET

Kemkominfo Bekerjasama Dengan BRI tentang UMKM Go Digital Melalui Program Satu Juta Domain
Menkominfo dan Dirjen Aptika bersama Direktur Utama Bank BRI dalam acara penandatanganan MoU antara Kemkominfo dan BRI tentang UMKM Go Digital Melalui Program Satu Juta Domain
Penandatanganan MoU antara Kementerian Kominfo dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Tanda Tangan Dijital Sistem Elektronik Sektor Jasa Keuangan
Sekjen Kementerian Kominfo dan Wakil Dewan Komisioner OJK Menandatangani MoU tentang Pendampingan Implementasi Sertifikasi Elektronik Sektor Jasa Keuangan di Kantor OJK, Gedung Merdeka Lt. 6 , Jakarta, 30 September 2016. Hadir dalam acara tersebut Direktur Keamanan Informasi, Ditjen Aptika. (sumber foto: website Kominfo)
6 Perwakilan Desa Penerima Penghagaan Desa.id berfoto bersama Panitia Festival Destika Keempat
Festival Destika keempat diselenggarakan pada tanggal 28 September 2016 di Jayapura
Festival CANDORI TIK 2016 dengan tema “Hamemayu Hayuning Bawana TIK”
Para Stakeholder Festival CANDORI TIK 2016 dengan tema “Hamemayu Hayuning Bawana TIK” (mengayomi keselamatan dunia TIK) bersama dengan Relawan TIK di Auditorium Grahatama Pustaka Yogyakarta, 16 & 17 September 2016
Diskusi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Serang
Diskusi UU ITE dengan tema "Media Sosial Internet dan Kejahatan Teknologi Informasi di Indonesia" di Serang, 15 September 2016
Sosialisasi Kegiatan 1 Juta Domain "Indonesia Go Online" di Padang, Sumatera Barat
Sosialisasi, Pendaftaran Langsung, dan Pelatihan Website untuk 90 UMKM, 25 pendamping UMKM, dan 19 Dinas Kominfo Kab/Kota di Sumatera Barat yang diselenggarakan di Padang, 8 September 2016
Diskusi Publik Inisiatif Siber dalam Implementasi Standar Keamanan Siber
Plt. Dirjen Aptika memberikan sambutan dalam acara Diskusi Publik Inisiatif Siber dalam Implementasi Standar Keamanan Siber dengan stakeholder dari sektor Keuangan, Transportasi dan Energi di Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, 1 September 2016
DPR Sahkan Substansi RUU Revisi UU ITE
Tim Pemerintah di bawah pimpinan Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa, Sekjen Kominfo dan Plt. Dirjen Aptika telah mengawal pembahasan RUU Revisi UU ITE hingga rampung di tingkat Panja DPR RI, 30 Agustus 2016
1000 Startup Digital untuk Ignition 2 Jakarta
Direktur e-Business membuka acara 1000 Startup Digital untuk Ignition 2 Jakarta di Gedung Balai Sidang UI Depok, 28 Agustus 2016
Pembentukan dan Pelatihan Agen Perubahan Informatika (API) Desa di Purbalingga
Direktur Pemberdayaan Informatika bersama dengan Kepala Dishubkominfo Kabupaten Purbalingga dan peserta acara Pembentukan dan Pelatihan Agen Perubahan Informatika (API) Desa dengan tema “Desa Membangun Indonesia melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi" di Purbalingga, 19 Agustus 2016
Konsultasi Publik RPM Tentang Daerah di Bidang Kominfo
Direktur e-Government dalam acara Konsultasi Publik RPM Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kominfo dan RPM Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Kominfo yang diselenggarakan di Bogor, 18 Agustus 2016
Pre Talk Gerakan Nasional 1000 Startup Digital di Sidoarjo
Direktur PII dan Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi & Media Massa bersama Narasumber dan Peserta acara Pre Talk Gerakan Nasional 1000 Startup Digital di Sidoarjo, 4 Agustus 2016
Diskusi Publik UU ITE di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan
Plt. Dirjen Aplikasi Informatika serta Kabag Hukum & Kerjasama bersama Sekda Pinrang, narasumber dari Kejaksaan Agung, dan ID-SIRTII dalam Diskusi Publik UU ITE dengan tema Media Sosial Internet dan Mencegah Kejahatan TI di Kabupaten Pinrang, 21 Juli 2016
Hasil Pemeringkatan Indeks KAMI 2015 dan Seminar Business Continuity Management
Direktur Keamanan Informasi Dalam Acara Penyerahan Hasil Pemeringkatan Indeks KAMI 2015 dan Seminar Business Continuity Management di Hotel Santika, Hayam Wuruk, Jakarta, 31 Mei 2016
Acara penandatanganan piagam peresmian Indonesia Chief Information Officer (iCIO)
Plt. Dirjen Aptika bersama dengan Menteri Perhubungan dan Chairman iCIO Community seusai acara penandatanganan piagam peresmian iCIO di Ruang Pameran Temporer Gedung A Museum Nasional, 20 Mei 2016
Ditjen Aptika bekerjasama dengan Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) dalam implementasi Program 1000 Technopreneur
Direktur e-Business bersama Rektor, Dekan FIB Udinus, dan Researcher Incubator Program KIBAR pada acara Seminar Nasional dengan tema "Semarang Digital Economic Acceleration (SeDEA): 1000 Technopreneurs, Are You Ready?” di Wisma Perdamaian, Semarang, 12 Mei 2016

My Twitter Updates